Pemilihan Anggota Komite SDSN Guntur 03 Pagi Periode 2013 – 2016

Pemilihan Komite SDSN Guntur 03 Pagi Periode 2013 – 2016

Posted in Education | Leave a comment

RAMBU BARU PEMBENTUKAN RKAS DI SEKOLAH; lampu kuning bagi yang senang main belakang

Link | Posted on by | Leave a comment

Penggabungan SDSN Guntur 03 Pagi & 04 Menuai Pro Kontra (Artikel 2)

Penggabungan SDSN Guntur 03 dan SDN Guntur 04
Awalnya, kedua sekolah ini merupakan dua sekolah yang masing-masing mempunyai area sendiri-sendiri. Namun dengan adanya pembangunan komplek gedung sekolah pada tahun 1988, maka kedua sekolah ini menempati satu gedung yang sama yang beralamat di Jl. Halimun 2B, kel. Guntur, kec. Setiabudi. SDN Guntur 03 Pagi menempati lantai 1 dan SDN Guntur 04 Pagi menempati lantai 2.

Sebagai sekolah yang baru, pada awalnya kedua sekolah ini mempunyai banyak persamaan. Namun sebagai konsekuensi dari adanya pemisahan manajemen, lambat laun kedua sekolah ini mempunyai akselerasi yang berbeda. Hal ini terlihat dari berbedanya fokus kegiatan belajar mengajar, prestasi akademis maupun non-akademis dan aktifitas ekstrakurikuler. Alhasil, penilaian akreditasi pun menyebabkan perbedaan status kedua sekolah, SDN Guntur 03 Pagi berstatus SSN (Sekolah Standard Nasional) dan SDN Guntur 04 Pagi berstatus Reguler.

Wacana atas rencana penggabungan kedua sekolah sebetulnya sudah ada jauh sebelum terbitnya SK Kadis No. 1349/2012. Namun pembicaraan bersama wali peserta didik dan stakeholder dari kedua sekolah untuk mengantisipasi masalah yang timbul sama sekali tidak pernah dilakukan. Oleh karenanya, perbedaan sikap wali peserta didik tak dapat lagi dibendung ketika mereka dihadapkan pada keharusan pelaksanaan SK Kadis, yaitu penggabungan kedua sekolah.

Pada kenyataannya pendapat wali peserta didik terbagi menjadi dua sisi, yaitu mereka yang pro dan kontra terhadap penggabungan. Pendapat yang pro terhadap penggabungan umumnya berasal dari mereka yang anaknya bersekolah di SDN Guntur 04 yang notabene berstatus Sekolah Reguler. Dengan adanya penggabungan ini, mereka berharap bahwa anak-anak mereka dapat bergabung dengan peserta didik yang berasal dari SDSN Guntur 03 sehingga secara otomatis mereka dapat berpindah ke sekolah yang berstatus SSN. Bagaimanapun untuk mencapai status SSN, suatu sekolah harus melalui status RSSN (Rintisan Sekolah Standar Nasional) lebih dahulu. Dengan kata lain moment ini merupakan kesempatan langka.

Di sisi lain, sikap kontra terhadap kebijakan penggabungan umumnya datang dari wali peserta didik SDSN Guntur 03 Pagi. Satu alasan yang dikemukakan adalah, bahwa penggabungan yang bermuara pada peleburan peserta didik dapat menurunkan minat belajar siswa. Menurut pendukung pendapat ini, adalah kebanggaan tersendiri bagi anak-anak mereka untuk dapat diterima di sekolah berstatus SSN. Untuk dapat diterima di sekolah ini, anak-anak mereka harus belajar lebih keras ketika PPDB untuk memperebutkan jatah kursi yang tersedia. Dengan adanya penggabungan ini maka peserta didik akan merasa bahwa upaya yang selama ini telah dilakukan anak-anak mereka ternyata tidak mendapat apresiasi yang pantas, yaitu dengan peleburan yang membabi buta. Dalam jangka panjang, kenyataan yang demikian akan menyebabkan distrust terhadap sistem pendidikan nasional.

Selain masalah psikologis dan sosial di atas, perbedaan kualitas dan lingkungan pembelajaran juga merupakan kekhawatiran tersendiri. Karena bila siswa kedua sekolah dilebur dalam satu kelas, maka siswa SDSN Guntur 03 Pagi dan SDN Guntur 04 maupun guru harus bersiap melakukan zero start guna mengakomodasi perbedaan. Artinya, siswa SDSN Guntur 03 Pagi harus menurunkan standar untuk memberikan kesempatan teman-teman barunya menyesuaikan diri. Bila tidak, maka siswa dari SDN Guntur 04 harus berusaha beberapa kali lebih keras untuk dapat menyesuaikan diri mengejar ketertinggalannya.

Solusi lain yang mungkin dapat diterapkan adalah dengan melakukan pemisahan kelas berdasarkan asal sekolah. Dengan cara ini, para guru memang lebih mudah dalam melakukan tugasnya di masing-masing kelas. Namun sayangnya, cara ini dapat berakibat timbulnya rasa rendah diri siswa yang bergabung dan yang tidak kalah buruknya juga menyebabkan over-confidence bagi yang lainnya.

Oleh karenanya, suatu alternatif kebijakan terbaik yang saat ini dilakukan adalah dengan stock-out policy, yaitu penghentian penerimaan siswa baru sementara proses belajar mengajar bagi siswa yang sudah ada tetap berjalan. Kebijakan penghentian penerimaan siswa baru SDN Guntur 04 ini mulai diberlakukan sejak 2012 lalu. Dengan kebijakan stock-out ini berarti siswa SDN Guntur 04 akan habis dalam 5 (lima) tahun mendatang. Bila ini yang menjadi solusi alternatif maka itu berarti penghapusan SDN Guntur 04 dan tidak perlu ada penggabungan peserta didik dari dua sekolah tersebut.

Hal ini lebih dimungkinkan ketika kita berpijak pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 105 tahun 2012 tentang Prosedur Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan yang menetapkan bahwa:

Pasal 20
(1)Penggabungan lembaga pendidikan merupakan peleburan atau penggabungan dua atau lebih lembaga pendidikan yang sejenis menjadi satu lembaga pendidikan.
(2)Lembaga pendidikan hasil peleburan atau penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi lembaga pendidikan baru.

Apabila kita cermati, jelas tersurat penggunaan kata A T A U yang memberikan alternatif bahwa penggabungan dapat dilakukan dengan dua opsi, yaitu: peleburan A T A U penggabungan.

Penjelasan di atas mendudukkan kita pada realita bahwa stock-out policy yang dilakukan di SDN Guntur 04 merupakan tindakan PELEBURAN. Bukan penggabungan…!!!

Misinterpretasi Komite Sekolah SDSN Guntur 03 Pagi
Sejauh ini, memang tidak ada satu pihak yang berkompeten menjelaskan duduk masalah penggabungan kedua sekolah. Kekeruhan menjadi semakin tak sedap dengan bercampurnya kepentingan beberapa anggota komite sekolah yang menolak mengakhiri masa jabatan dengan alasan belum tuntasnya pelaksanaan SK Kadis tentang penggabungan sekolah. Bahkan dalam suatu pertemuan wali murid yang sedang mendiskusikan proses awal pembentukan panitia pemilihan komite mendatang, salah seorang oknum komite sekolah berupaya membubarkan dan menyatakan pembatalan rapat tersebut.

Yang menjadi tertawaan banyak kalangan adalah, bahwa SK Kadis (yang notabene jauh lebih rendah dari Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 maupun Kepmendiknas No. 044/U/2002) seolah telah menjustifikasi perilaku ”bak penegak hukum” walau selama tiga tahun masa jabatannya tidak satupun pasal baik dari PP dan Kepmendiknas tersebut yang pernah dilaksanakan.

Adalah fakta, bahwa selama tiga tahun masa jabatan komite sekolah SDSN Guntur 03 Pagi (2009-2012) tidak berupaya untuk memenuhi amanah PP maupun Kepmendiknas. Beberapa contoh kasus yang dapat dikemukakan adalah:

• Sejak awal pembentukannya, komite sekolah secara sadar tidak berupaya membentuk AD/ART yang menjadi tata tertib internal organisasi walau telah diingatkan berulang kali. Satu-satunya AD/ART yang pernah dibuat adalah produk aspal (tanpa rapat pleno, musyawarah atau sejenisnya) yang ditandatangani Kepsek dan Ketua Komite dalam rangka proposal pengajuan dana sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010. Dengan tidak adanya AD/ART komite yang memuat hak dan kewajiban anggota dan pengurus; keuangan; mekanisme kerja dan rapat-rapat; perubahan AD dan ART serta pembubaran organisasi (seperti amanah pasal 3.b. Lampiran II Kepmendiknas No. 044/U/2002), maka peraturan yang berlaku adalah hukum rimba. Padahal salah satu yang membedakan organisasi dengan gerombolan adalah keberadaan AD/ART.

• Dalam hal pemanfaatan dana milik peserta didik, komite sekolah juga sama sekali tidak pernah memberikan laporan dalam bentuk laporan keuangan tahunan. Bila ditanyakan perihal tersebut, dengan ringan dijawab bahwa, ”dana telah habis dan bahkan kurang”. Tidak pernah disadari bahwa laporan keuangan merupakan salah satu tanggungjawab utama komite terhadap warga sekolah. Di sisi lain, warga sekolah mempunyai hak untuk diinformasikan secara jelas dan transparan bagaimana dana mereka dimanfaatkan.

• Kondisi yang semakin parah diperlihatkan ketika komite sekolah selalu bertindak seperti ”kontraktor bangunan”. Berbagai proyek rehabilitasi sarana dan prasarana dilakukan sendiri. Tidak ada yang namanya pembentukan panitia, usulan pemanfaatan dana (RAB), apalagi laporannya. Sebaliknya, hampir tidak ada kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas peserta didik maupun guru selama tiga tahun terakhir. Ini jelas-jelas mencederai peran dan fungsi komite sekolah seperti amanah Kepmendiknas yaitu sebagai controlling agency – bahkan menimbulkan tanda tanya tersendiri.

• Last but not least adalah dilanggarnya pasal 197 ayat (2), PP 17/2010, mengenai masa jabatan yang per tanggal 18 Desember 2012 telah genap 3 tahun. Ini merupakan pelanggaran puncak yang harus tengarai dapat berakibat terjadinya tindak pidana. Mengapa demikian? Karena pemberlakuan ketentuan masa jabatan rejim akan terhenti/demisioner secara otomatis. Itu juga berarti harus dilakukannya pemilihan ulang komite sekolah periode 2012-2015. Bila tidak dilakukan, hal ini akan mengandung 2 (dua) konsekuensi, yaitu terhambatnya pencairan dana BOS karena legalitas komite telah berakhir demi hukum atau secara sadar dan terorganisir SDSN Guntur 03 Pagi melakukan tindak pidana pemalsuan.

Konsekuensi pertama hanya melanggar PP 17 tahun 2010. Namun konsekuensi kedua akan ditambah pelanggaran KUHP. Karena seperti yang kita ketahui bahwa salah satu persyaratan pencairan dana bos adalah keharusan ditandatanganinya beberapa formulir oleh komite sekolah yang syah, antara lain:
1. Komite Sekolah harus menandatangani Formulir BOS-03: Rencana Penggunaan Dana BOS;
2. Komite Sekolah harus menandatangani Formulir BOS-04: Laporan Penggunaan Dana BOS;
3. Komite Sekolah harus menandatangani Formulir BOS-K1: Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) – berdasarkan pos rekening, uraian dan triwulanan; dan
4. Komite Sekolah harus menandatangani Formulir BOS-K7: Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran.

Logika berpikir argumen di atas adalah, bahwa apabila dana BOS dapat dicairkan berarti telah terjadi pemalsuan tanda tangan oleh SDSN Guntur 03 Pagi. Ini berarti seseorang atau sekelompok orang harus bertanggung jawab secara administratif maupun pidana.

Melihat jurang yang menganga di depan, para stakeholder dan pengambil keputusan seharusnya lebih bijaksana dan piawai dalam memperhitungkan peta masalah agar tidak terjerumus untuk kedua kalinya dan tidak mengganggu proses belajar mengajar. Hikmah dari semua ini adalah terang benderangnya sosok yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa peduli terhadap peserta didik.

Bersambung …..

Posted in Education | Leave a comment

Penggabungan SDSN Guntur 03 Pagi & 04 Menuai Pro Kontra (Artikel 1)

Bertentangan dengan hasil positif yang banyak dicapai di sekolah-sekolah lain, ternyata SK Kepala Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta No. 1349/2012 tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Provinsi DKI Jakarta menyimpan segudang pontensi konflik.

Di SDSN Guntur 03 Pagi Jakarta, contohnya, SK Kadis ini menuai pendapat pro dan kontra. Pasalnya, SK ini (oleh ketua komite periode 2009-2012) dijadikan dasar hukum untuk memperpankang masa jabatan komite yang menurut Peraturan Pemerintah seharusnya berakhir secara otomatis setelah menjabat genap 3 tahun. Dengan berbekal SK Kadis pula, ketua komite menyatakan tidak syah dan meminta dibubarkannya forum rapat wali murid yang bermaksud membentuk panitia pemilihan ketua komite.

Walaupun dari sisi hirarki hukum dan peraturan, tindakan memanfaatan SK Kadis sebagai dasar hukum dapat menjadi bahan tertawaan guyonan banyak orang, tulisan ini bermaksud memperjelas serta mendudukkan masalah penggabungan/regrouping dan pemilihan komite sekolah sebagai dua binatang yang berbeda.

Penggabungan/Regrouping

Secara yuridis, segala hal yang berkenaan dengan masalah penggabungan sekolah di pemprov DKI harus merujuk pada Pergub Prov DKI Jakarta No. 105 Tahun 2012 pasal 1 ayat 41. Peraturan Gubernur ini menyatakan bahwa penggabungan adalah penggabungan satuan pendidikan/ bidang keahlian/ kompetensi keahlian yang diakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan penyelenggaraan pendidikan.

Sesuai namanya, penggabungan sekolah adalah suatu upaya pemerintah daerah untuk menciptakan efisiensi manajemen dan perampingan administrasi sekolah. Langkah ini adalah solusi dari inefisiensi yang diakibatkan adanya pemisahan manajemen dan administrasi dua atau beberapa sekolah yang berlokasi dalam satu komplek, bahkan satu atap.

Dari data sekolah dasar yang ada di provinsi DKI, 213 sekolah dasar berada dalam 101 lokasi yang sama. Kondisi ini menyebabkan pemborosan dan tumpang tindihnya berbagai fungsi.

Menjaga kebersihan sekolah, misalnya, adalah satu contoh sederhana dari sekian banyak kesemrawutan yang dapat disebutkan. Dalam komplek yang memiliki dua sekolah atau lebih, petugas kebersihan sekolah bawah (lantai 1) sering dibuat jengkel oleh siswa sekolah yang berada di atas (lantai 2) yang membuang sampah ke bawah. Sementara petugas kebersihan sekolah atas merasa bahwa sampah yang bertebaran bukan bagian dari tanggung jawabnya.

Contoh lain yang lebih kompleks adalah pemanfaatan fasilitas yang sering kali dimonopoli oleh sekolah yang membangun suatu sarana/prasarana sehingga memberikan kesan diskriminatif bagi peserta didik sekolah lain. Pemanfaatan tempat cuci tangan (washtafel) atau mushollah yang dibangun oleh suatu sekolah, misalnya, sering kali dimonopoli oleh warga sekolah tersebut sehingga akan tidak nyaman ketika siswa sekolah lain yang berada dalam satu komplek (lokasi) ingin mempergunakannya. Belum lagi kesan diskriminasi yang timbul karena perbedaan standar kualitas, aktifitas, dll.

Hal-hal seperti ini menciptakan suburnya kecemburuan sosial yang meniup api dalam sekam dan sering menciptakan masalah yang tidak perlu. Tidak perlu disebutkan penghematan yang dapat dilakukan dalam hal belanja pegawai, pembelian inventaris dan media pembelajaran maupun pemeliharaan aset.

Berdasarkan alasan tersebut maka pemerintah daerah melakukan rasionalisasi yang diantaranya adalah dengan penggabungan yaitu pengintegrasian sekolah yang berada dalam satu komplek bangunan di lokasi yang sama menjadi satu sekolah yang dikelola oleh satu manajemen yang profesional melalui reorganisasi dan restrukturisasi menjadi satu sekolah baru.

Di provinsi DKI Jakarta, realisasi penggabungan sekolah didasarkan pada SK Kadis Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No. 1349/2012 tentang penggabungan sekolah dasar negeri. Namun sayangnya, SK Kadis ini tidak diserta pedoman teknis pelaksanaan di lapangan sehingga cenderung ditafsirkan bermacam-macam sesuai kepentingan suatu kelompok.

Bersambung …

Posted in Education | Leave a comment

KONTROVERSI PEMILIHAN KOMITE SEKOLAH SDSN GUNTUR 03 PAGI JAKARTA

Ketika Lord Acton mengatakan bahwa “power tends to corrupt, absolute power absolutely corrupts”, ternyata analisa negarawan ini memang menular ke hampir semua pemegang kekuasaan. Pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Begitupun tingkatnya. Tidak peduli di tingkat pusat, daerah maupun unit, keserakahan ini tetap terjadi. Tulisan ini tidak ingin membicarakan mengenai tingkah laku para pemegang kekuasaan di tingkat nasional ataupun daerah tapi di tingkat satuan sekolah, terutama yang berkenaan dengan organisasi komite sekolah.

Komite sekolah adalah suatu organisasi mandiri yang berlokasi di suatu satuan pendidikan/sekolah. Organisasi ini merupakan pengganti organisasi sebelumnya yang dikenal dengan nama BP3 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan aspirasi saat ini. Sebagai organisasi pengganti, tentu saja ia mempunyai visi, misi dan paradigma yang berbeda dengan organisasi sebelumnya.

Dasar hukum yang menjadi pijakan terbentuknya komite sekolah berawal dengan digulirkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Propenas (Program Pembangunan Nasional). Undang-undang ini mengamanahkan terbentuknya komite sekolah disetiap satuan pendidikan disemua jenjang. Sebagai respon terhadap undang-undang ini, Renstra Depatemen Pendidikan Nasional tahun 2005 – 2009 menetapkan target yang menjadi tonggak kunci keberhasilan pembangunan pendidikan (key milestones), antara lain bahwa:

  1. 50% Dewan Pendidikan telah berfungsi dengan baik pada tahun 2009;
  2. 50% Komite Sekolah telah berfungsi dengan baik pada tahun 2009, dan
  3. Dewan Pendidikan Nasional telah dibentuk pada tahun 2009.

Amanah inilah yang kemudian dijabarkan dalam Kepmendiknas No. 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Sejak awal disosialisasikannya pembentukan Komite Sekolah melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 diperkirakan Komite Sekolah telah terbentuk di hampir lebih 200 ribu satuan pendidikan diseluruh Indonesia mulai jenjang SD/MI sampai jenjang sekolah menengah. Suatu keberhasilan yang patut dibanggakan dari sisi kuantitatif.

Namun sayangnya, secara kualitatif, pembentukan komite sekolah masih belum mampu mewujudkan the dream comes true. Paling tidak, masih banyak pembentukan maupun pelaksanaan komite sekolah yang mengabaikan prinsip-prinsip organisasi komite sekolah seperti yang diamanahkan undang-undang maupun peraturan di bawahnya.

Pembentukan Komite Sekolah di SDSN Guntur 03 Pagi Jakarta

Dalam perjalanan sejarah SDSN Guntur 03, organisasi komite sekolah memang bukan merupakan hal yang baru. Komite sekolah di SDSN ini sudah terbentuk sejak adanya Kepmendiknas No. 44/U/2022. Namun jauh panggang dari api, organisasi komite ini sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur organisasi seperti yang diamanahkan Kepmendiknas.

Mulai dari tata cara pembentukannya yang seperti sulap, hampir semua warga sekolah tidak ada yang tahu dari mana asal muasal terpilihnya ketua komite bersama segala perangkatnya. Yang warga selalu tahu adalah, bahwa setiap sumbangan atau kegiatan yang membutuhkan uang selalu mengatasnamakan komite sekolah. Azas kepedulian, kerelaan dan keikhlasan tidak melekat di hati warga sekolah. Empat periode berjalan, hanya satu periode (2009-2012) yang berusaha untuk menjalankan Kepmen No. 44/U/2002. Selebihnya, kepmen dianggap seperti angin lalu dan tidak pernah dijalankan sama sekali.

Lebih satu dekade berlalu. Alhasil, Komite Sekolah generasi pertama, kedua dan ketiga turun dengan diiringi gejolak transisi, tanpa hasil yang jelas serta progres yang diperoleh pun tidak comparable karena aktifitas utama manajemen, yaitu planning (perencanaan), executing (pelaksanaan) dan evaluating (evaluasi) sama sekali tidak pernah dijalankan.

Upaya Pelaksanaan Kepmen No. 44/U/2002

Perubahan suasana yang lebih baik mulai terasa ketika KS SDSN Guntur 03 memasuki periode keempat (2009-2012). Pada awal periode ini, Kepmen No. 44/U/2002 mulai diterapkan, terutama poin VI.2.a.2 (Lampiran II) yang berkenaan dengan mekanisme pembentukan KS. Tahapan-tahapan yang ditentukan, mulai dari

  1. a.     Sosialisasi tentang Komite;
  2. b.     Menyusun kriteria dan mengindentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
  3. c.     Menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
  4. d.     Mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat;
  5. e.     Menyusun nama-nama anggota terpilih;
  6. f.      Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Komite Sekolah;
  7. g.     Menyampaikan nama pengurus dan anggota kepada kepala satuan pendidikan:

Paling tidak, panitia persiapan pemilihan (KPU-Komite Pemilihan Umum) ketua KS telah mampu menghadirkan beberapa sosok kandidat yang mempunyai rekam jejak yang baik serta mendapat dukungan warga sekolah.

Adanya KPU yang terdiri dari berbagai unsur dan menerapkan mekanisme pemilihan sesuai Kepmen terbukti mampu meredam gejolak yang terjadi pada masa transisi. Salah satu isyu yang ada pada waktu itu adalah, bahwa ketua KS terlalu berkuasa dan sering tidak mendengar/menutup saluran aspirasi tingkat bawah. Kendati hubungan KS dengan pihak sekolah berjalan mulus tapi tersendatnya saluran aspirasi telah menyebabkan rasa kecewa yang berakhir dengan adanya gelombang penolakan calon incumbent.

Namun selamat dari gejolak masa transisi memang tidak lantas membuat KS periode keempat dapat dikatakan berhasil. Terpilihnya ketua KS dengan baik dan benar sesuai Kepmen No 44/U/2002 adalah satu hal. Di sisi lain, mengisi kepercayaan yang diberikan warga sekolah sehingga membawa safaat bagi khalayak adalah hal yang tidak mudah. Niat baik harus dilakukan dengan tindakan yang baik pula. Bila tidak, hasil yang akan dicapai menjadi tidak jelas karena kehilangan orientasi.

Disorientasi organisasi diawali dengan adanya pengabaian amanah Kepmen dalam hal pembentukan AD/ART KS. Padahal, amanah ini adalah hal pertama yang harus dijalankan KS sesaat setelah ia disyahkan berdasarkan surat keputusan kepsek. Kepmen  No. 44/U/2002 mensyaratkan dimilikinya AD/ART oleh suatu organisasi dengan pertimbangan bahwa seluruh elemen organisasi akan mengetahui hak dan kewajibannya. Sehingga bila terjadi ketidaksesuaian maka semua unsur harus melihat kedalam AD/ART sebagai aturan yang disepakati. Dapat dibayangkan betapa kacaunya organisasi yang mengatasnamakan masyarakat tidak mempunyai aturan.

Tidak adanya pengaturan mekanisme rapat, pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, tata cara pelaporan, dll., telah menyebabkan distrust yang besar pada para pendukung KS periode ini. Hampir semua keputusan penting kembali hanya menjadi milik ketua KS. Sementara, tampak nyata adanya pembiaran oleh sekolah yang menikmati status quo dari situasi ini.

Disorientasi organisasi di atas kemudian diperparah dengan minimnya management skills KS periode ini. Visi, misi serta target yang diucapkan KS pada masa kampanye ternyata tidak mapu dijabarkan kedalam perencanaan pelaksanaan apalagi evaluasi. Inilah yang harus dirasakan warga selama tiga tahun kepengurusan KS. Organisasi bergerak seperti zombie yang berjalan tanpa arah. Dari hari ke hari tujuannya hanya mencari darah segar guna menyambung hidup.

Bagi suatu organisasi, anggota-anggotannya berharap untuk dapat mencapai tujuan bersama. Dalam hal KS, tujuan utama anggotanya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tempat anaknya belajar. Sesuai dengan peran dan fungsi yang ditetapkan dalam Kepmen – Advisory, Supporting, Controlling Agency dan Mediator, KS diharuskan mempunyai program kerja tertulis, paling tidak jangka pendek. Ketika suatu organisasi tidak mempunyai dan mengetahui target yang harus dicapai, kapan, siapa dan bagaimana melakukannya maka ia hanya menjadi official stamper bagi sekolah. Kalau kita masukan rumus indikator keberhasilan pelaksanaan terhadap rencana:

Kemampuan Pelaksanaan = 1 – |(Perencanaan – Pelaksanaan) / Perencanaan|

Dengan memakai indikator diatas, kita melihat fakta nyata bahwa pelaksanaan yang tidak didahului dengan rencana maka akan ketidakjelasan hasil. Deviasi sama sekali tidak terbaca.

Peristiwa di atas hanya sekelumit dari berbagai pengabaian peraturan yang ada. Penguatan dan pemberdayaan KS di SDSN Guntur 03 merupakan kepentingan mendesak guna peningkatan mutu pendidikan. Bagaimana KS menjadi partner sekolah ketika ia tidak mampu mengurus dirinya sendiri.

Dillema Masa Kanibal dan Reformasi

Pilihan ke masa kanibal atau meneruskan reformasi memang kembali harus dilakukan ketika KS periode keempat berakhir di bulan November 2012. Kembali kemasa kanibal berarti membiarkan dimana orang yang kuat menjadi raja. Ketika raja tersebut bermesraan dengan raja negara tetangga, maka yang dirugikan adalah rakyat karena subjektifitas pertimbangan pro-kepentingan khalayak menjadi tertutup. Begitupun ketika raja tersebut sudah tidak lagi bermersaan/bersinggungan dengan raja negara tetangga, maka sekali lagi rakyat pun akan dirugikan karena situasi chaos. Pemilihan yang dilakukan dengan berkedok pengajuan calon anggota KS melalui perwalian jelas-jelas melanggar Kepmen bahkan menghianati pasal 197 ayat (6) PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Manakala melanjutkan reformasi menjadi pilihan maka ia akan menuntut konsistensi sikap transparan, akuntabel dan demokratis. Itu berarti kejujuran, ketidakserakahan dan saling menghormati merasuk di dalam darah para pengambil keputusan. Tanpa jiwa demikian mereka hanyalah seonggok makhluk corrupt seperti yang disebut Lord Acton pada pembuka tulisan ini. Mereka hanya menghinakan diri sendiri dan harusnya merasa malu menginjakkan kaki di area pendidikan.

Posted in Education | Leave a comment

STANDAR GANDA DALAM DEMOKRASI INGGRIS

Saat ini, dunia akan mencatat peristiwa ini sebagai kemunafikan negara yang dipimpin David Cammeron. Ini adalah standar ganda yang selalu dikatakan oleh negara-negara yang menyebut dirinya sebagai pemimoin demokrasi dunia. Sejak perjanjian Postdam (1945), Inggris telah menanam benih anarki di dunia dan juga di Timur Tengah dengan ‘merampas’ secara sepihak tanah bangsa Palestina dan mendirikan negara Israel. Begitupun dalam setiap proses penyelesaian masalah-masalah di TT, tampak jelas negara ini tidak berkehendak untuk menyelesaikannya. Bahkan, keberpihakan dipertontonkan secara vulgar. Semakin nyata lagi dengan adanya penyerangan terhadap Afghanistan, Irak dan lain-lain.

Inilah watak buruk negara Inggris yang rakyatnya kita cintai. Dalam jargon politik internasional, sikap politik negara Inggris memang selalu dikenal dengan Anjing Penjaga Amerika. Dikatakan demikian karena negara ini selalu membela kepentingan Amerika.

Persis seperti reaksi saat ini, Inggris membekukan keanggotaan parlemen Nazir Ahmed yang ‘MENIRU’ George Bush dengan mengumumkan hadiah bagi tertangkapnya seseorang. Apabila Bush dapat melakukan hal tersebut mengapa Ahmed tidak boleh? Setelah peristiwa WTC (11 September) yang nota bene kebodohan pihak intelejen Amerika, Bush mengumumkan Obama bersalah tanpa proses apapun. Membabi buta membunuh di Afghanistan, Irak dan Pakistan tanpa pandang bulu. Inikah pelajaran/preseden demokrasi yang diterapkan oleh negara-negara pemimpin demokrasi? Bila ya, mengapa negara demokrasi seperti Inggris menjadi kebakaran jenggot dan tidak equal dalam memperlakukan hak seseorang? Bukankah ini suatu bukti bahwa Inggris memang ANJING PENJAGA AMERIKA SELAMANYA…

Posted in Politics | Leave a comment

Oh My GOD..!! Istri Simpanan, Sex, Dendam, Golok dan Premanisme

Mungkin, menurut penulis buku LKS PLBJ kelas 1 terbitan CV Alam Sakti Persada, ini adalah potret keseharian di lingkungan Betawi. Namun berbicara soal pendidikan adalah soal yang berbeda. Apalagi dengan muatan pembangunan karakter bangsa yang sedang giat-giatnya dilakukan, penulisan realita di atas tampaknya begitu seronok

Kalau sudah begini siapa yang bertanggung jawab? Sudah dapat dipastikan tidak akan ada satu batang hidung pun yang mau acugkan jari. Adakah filter yang menjadi pusat sensor buku-buku yang masuk sekolah?

Di bawah ini adalah contoh cerita yang dikutip dari halaman 88-91 buku PLBJ tersebut. Bagaimana komentar Anda..??

“Pada zaman dahulu terdapat sebuah pelabuhan di Batavia. Pelabuhan tersebut bernama pasar ikan. Daerah tersebut sangat ramai. Banyak kapal yang berlabuh di sana dari berbagai penjuru dunia.

Di pasar ikan, hiduplah seorang pemuda bernama Angkri. Angkri adalah pemimpin dari kelompok pemuda di daerah tersebut. Angkri adalah anak yang kaya dari peninggalan orang tuanya yang kaya. Di antara temannya, ada yang bernama Bay dan Midun. Mereka sering mengganggu penduduk dan memeras pedagang di sana.

Angkri selalu berpakaian hitam serta ikat kepala hitam dan di pinggang Angkri terselip golok. Kelompok Angkri ditakuti penduduk.

Angkri anak tunggal. Orang tua Angkri sangat kaya. Banyak harta warisan yang ditinggalkan sejak kedua orang tuanya meninggal. Suatu hari, Angkri melihat sawahnya yang luas menjelang panen. Karena takut nanti panennya dicuri, Angkri meminta tolong Bek Asan untuk menjadi pengawas dalam menjaga panen di sawahnya. Tetapi, Bek Asan menolak karena sudah banyak wilayah kekuasaannya.

Angkri tersinggung dengan penolakan Bek Asan, lalu Angkri bergegas meninggalkan Bek Asan menuju rumah Tabrani. Angkri kembali meminta Tabrani untuk menjadi bek. Tugasnya menjaga sawah dari pencuri dan rampok hasil panen.

Rupanya, Angkri masih menaruh dendam atas penolakan Bek Asan. Lalu, Angkri pergi ke rumah Bendot, temannya berjudi. Kali ini, Angkri berniat jahat. Dia ingin membunuh Bek Asan lewat perantara Bendot.

Bendot menyetujui permintaan Angkri, dengan persyaratan bayaran satu ekor kerbau. Angkri pun bersedia membayar. 

Bendot lebih licik. Sebagian uang bayarannya digunakan untuk membayar orang suruhan lagi, yaitu Anit dan Kusen, dan sebagian lagi untuk berjudi.

Anit dan Kusen setuju tawaran Bendot untuk membunuh Bek Asan. Keduanya segera pergi mencari Bek Asan.

Setibanya di rumah Bek Asan, Anit dan Kusen dicegat Mandor Tabah. Terjadi cek-cok mulut antara Anit dan Kusen dengan Mandor Tabah. Karena tidak ada yang mengalah, mereka bertiga berkelahi.

Anit dan Kusen berhasil dilumpuhkan Mandor Tabah dengan sabetan golok dan berhasil menangkap keduanya. Saat itu, Bek Asan keluar rumah. Didapatinya Anit dan Kusen yang terkulai berlumuran darah, lalu dibawa Bek Asan ke gurunya. Di sana mereka berdua disidang. Anit dan Kusen mengaku niatnya untuk membunuh Bek Asan atas suruhan Bendot.

Bek Asan memerintahkan anak buahnya untuk mencari Bendot dan membawanya. Tak lama kemudian, Bendot digelandang ke rumah Bek Asan. Di sana Bendot ditemukan dengan Anit dan Kusen.

Sambil minta maaf, Bendot mengaku bahwa keinginannya atas permintaan Angkri. Guru Bek Asan memerintahkan anak buahnya untuk mengelabui Angkri yang suka berjudi dan pemabuk. Angkri dipancing dengan perempuan cantik yang berpura-pura mencuci di sungai dekat sawah dan rumah Angkri.

Benar juga. Angkri melihat gadis itu tertarik, lalu mendekati dan merayunya. Si gadis mengajak Angkri main ke rumahnya. Angkri mengikuti ajakan gadis itu. Tanpa disadari, di tengah jalan, Angkri dicegat rombongannya Bek Asan dan Mandor Tabah. Angkri dipertemukan suruhannya, Anit, Kusen, dan Bendot.

Angkri terkejut melihat ketiga suruhannya kalah. Tanpa banyak tanya lagi, Bek Asan menyuruh Mandor Tabah menghadapi Angkri. Angkri meminta maaf, dan siap menerima hukuman apa saja yang akan diberikan padanya. Bek Asan membawa Angkri, Anit, Kusen, dan Bendot ke kantor polisi untuk meminta pengadilan atas perbuatan mereka berempat.”

Posted in Education | Leave a comment

HATI-HATI..!!! PENDUKUNG MAFIA NARKOBA MENGATASNAMAKAN HUKUM & HAM

Masih ingat film The Untouchable? Film yang bercerita tentang tokoh Elliot Ness, yang diperankan oleh Kevin Costner, yang tengah berjuang mengikis para gembong mafia di Amerika Serikat.

Dalam film tersebut diceritakan betapa sulitnya memberantas mafia di negara pemimpin demokrasi dunia ini. Kita tahu bagaimana para bos mafia menggunakan pengacara “abu-abu” yang suka berselingkuh dalam segala hal guna membela kepentingan klien mereka serta justru menggunakan jalur hukum sebagai tameng.

Cara Mr. Ness mengatasi salah adab ini adalah dengan mendobrak semua rintangan internal seperti yang datang dari teman-teman di institusi penegak hukum maupun rintangan yang datang dari luar. Pendeknya ia telah memperhitungkan bahwa untuk menyebrangi samudra ia harus berani menentang badai. Akhirnya, cara yang ditempuh Mr. Ness membuahkan penangkapan Al Capone yang merupakan gembong mafia terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat.

Bagaimana dengan wamen kumham Mr. Deni Indrayana “Ness” yang bersama dengan Badan Narkotika Nasional berupaya untuk memperbaiki kinerja LP di negara tercinta ini namun tengah dihadang oleh kerikil internalnya, yaitu kasus penamparan sipir LP Pekanbaru. Kasusnya semakin melebar dengan koarnya politikus kerdil yang hanya memikirkan diri, golongan dan partainya sendiri guna meraup untung dari penamparan sipir yang terbukti lalai dalam tugas dengan terkuaknya tiga orang napi yang positif mengkonsumsi narkoba. Petugas ‘baik’ macam apa yang tidak mengetahui adanya konsumsi obat terlarang di dalam LP..?

Sipir-sipir seperti inilah yang sedang dibela oleh para perusak hukum yang berdalih penegakan hukum di negara kita. Bukankah Kalapas, yang melayangkan surat protes, seharusnya langsung dikenakan sanksi karena ia adalah orang yang paling bertanggung jawab atas adanya pemakaian narkoba di LP tersebut..? Tapi kenapa malah ia yang paling kuat teriaknya..? Tidak ada perlunya membentuk TPF selain dengan maksud membela moralitas bejad pejabat…

Hanya dalam hal ini…MARI kita tinggalkan perbedaan dalam partai, agama, atau apapun untuk mendukung penegakan dan pembersihan sampah masyarakat ini… MARI kita tentang para pendukung narkoba, koruptor dan benalu yang hidup baik di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, PNS, POLRI, TNI… MARI tentukan sikap… atau gadaikan saja negara pada bangsa yang lebih maju dari pada rusak oleh bangsa sendiri…

Posted in Politics | Leave a comment

DASAR HUKUM KOMITE SEKOLAH

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 044/U/2002 TENTANG DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL   Menimbang : a.   bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokratisasi … Continue reading

Gallery | Leave a comment

RANCANGAN TATA CARA PENGELOLAAN DANA KOMITE SDSN GUNTUR 03 PAGI

TATA CARA PENGELOLAAN DANA

KOMITE SEKOLAH SDSN GUNTUR 03 PAGI

BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 1
Ketentuan Umum

  1. Bahwa dana Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI adalah dana amanat masyarakat yang dikumpulkan oleh komite sekolah, untuk dipergunakan semaksimal mungkin membantu kelancaran dan peningkatan mutu layanan kegiatan belajar mengajar agar terjadi peningkatan mutu pendidikan di SDSN GUNTUR 03 PAGI.
  2. Bahwa untuk meningkatkan daya guna serta tercapainya tujuan peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan, kepedulian sosial di lingkungan SDSN GUNTUR 03 PAGI, serta upaya menggalang peningkatan partisipasi masyarakat maka perlu adanya tata cara pengelolaan keuangan Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI.
  3. Bahwa untuk memudahkan proses penerimaan, pencatatan, pelaporan dan pengawasan terhadap dana Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI, maka perlu dituangkan dalam bentuk peraturan intern Komite yang tercakup dalam Ketentuan Umum Pengelolaan Dana Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI dan sistem akuntansi pengelolaannya.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

  1. Tata cara ini dimaksudkan untuk mengatur pengelolaan dana di lingkungan Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI;
  2. Tata cara ini bertujuan untuk dijadikan acuan standar pengelolaan keuangan yang bersih, transparan dan profesional sebagai kepastian bentuk pelayanan guna memudahkan upaya akuntabilitas, transparansi dan responsible dalam pengelolaan dana Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI.

Pasal 3
Dasar Kebijaksanaan

  1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 044/U/2002 tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
  5. Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Depdiknas Jakarta tahun 2003;
  6. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 59 tahun 2003 tentang petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Komite Sekolah pada Sekolah di Provinsi DKI Jakarta;
  7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI tahun 2011.

Pasal 4
Pengertian-pengertian

  1. Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan yang bertugas di lingkungan SDSN GUNTUR 03 PAGI;
  2. Pengurus Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI adalah orang-orang yang dipilih dari perwakilan orang tua murid SDSN GUNTUR 03 PAGI dan atau para guru, serta pegawai di lingkungan SDSN GUNTUR 03 PAGI, serta masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap pendidikan, dengan masa jabatan 2 (dua) tahun;
  3. Ketua Komite Sekolah adalah salah seorang Pengurus Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI, yang dipilih untuk memimpin kepengurusan Komite sesuai Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Komite, yang diberi kewenangan, hak dan tanggung jawab untuk mengendalikan keuangan Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI;
  4. Bendahara Komite Sekolah adalah seorang yang diberi tugas membantu Ketua Komite Sekolah dalam menerima, mencatat, menyimpan, dan membayarkan serta membuat laporan uang Komite Sekolah, dan sejauh tidak ada ketentuan khusus dari pemerintah maka seorang Bendahara Komite adalah bendahara masyarakat dan bukan wajib pungut pajak;
  5. Akuntan Komite Sekolah adalah seorang yang diberi tugas membantu Ketua Komite Sekolah dalam mencatat BKK yang diberikan dari bendahara, membuat Jurnal, menerima SPJ, faktur-faktur pembelian dari fungsi operasi, memverifikasi dan membandingkan faktur-faktur tersebut dengan BKK, SPD, SPP, SPO/TOR dengan APB Komite SDSN GUNTUR 03 PAGI, mengarsipkan BKK menurut nomor dan faktur-faktur menurut tanggal, dan membuat laporan hasil audit SPJ kepada Fungsi Otorisator;
  6. Arus Kas/Cash Flow adalah gambaran dari keadaan uang Tunai Komite Sekolah mulai dari Saldo Awal, Penambahan dan Pengurangan dan saldo akhir dalam kurun waktu tertentu;
  7. Laporan Keuangan Komite adalah laporan Neraca, Laba/Rugi dan Arus Kas/Cash Flow dalam kurun waktu tertentu yang dilengkapi buku-buku pendukung yaitu, Buku Kas, Buku Bank, Journal Kas dan Bank Masukan, Journal Kas dan Bank Keluaran, serta Buku Daftar Hutang dan Piutang dan Buku Daftar Inventaris yang dibeli dari Dana Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI;
  8. SSPBD (Sumbangan Sukarela Peserta Didik Baru) adalah dana sumbangan awal yang diberikan orang tua peserta didik baru baik yang baru masuk kelas, maupun peserta didik pindahan, dan Sumbangan Sukarela Peserta Didik Baru ini hanya dikenakan sekali selama peserta didik yang bersangkutan bersekolah di SDSN GUNTUR 03 PAGI, dibayarkan paling lambat setahun pertama kecuali ada kesanggupan lain yang tidak mengikat dari orang tua peserta didik;
  9. SSB (Sumbangan Sukarela Bulanan) adalah Sumbangan Sukarela rutin peserta didik yang besarnya ditetapkan melalui Rapat Pleno Komite Sekolah, dan dibayarkan oleh peserta didik selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan;
  10. SSKP (Sumbangan Sukarela Kegiatan Penunjang) adalah sumbangan lain-lain peserta didik yang berkaitan dengan aktivitas peserta didik yang besarnya ditetapkan melalui Rapat Pleno Komite Sekolah, terdiri antara lain; sumbangan bahan praktik, prakerin (PSG), UTS, UAS, TKM, Asuransi Kecelakaan, Kegiatan Akhir Tahun.

BAB II
SUMBER DANA, ALOKASI PENGGUNAAN
DAN PROSEDUR PENERIMAAN

Pasal 5
Sumber Dana Komite Sekolah

Sumber Keuangan Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI berasal dari:

  1. Sumbangan Sukarela Peserta Didik Baru (SSPDB), termasuk Peserta Didik Pindahan;
  2. Sumbangan Sukarela Bulanan (SSB);
  3. Sumbangan Sukarela Kegiatan Penunjang (SSKP);
  4. Unit Produksi dan Jasa (UPJ);
  5. Sumbangan Donatur yang tidak mengikat;
  6. Sumbangan Insidental atas kesepakatan;
  7. Jasa bank;
  8. Sumbangan lain yang tidak mengikat.

Pasal 6
Alokasi Penggunaan

Alokasi penggunaan komite diatur sebagai berikut;

1.  Sumbangan Sukarela Peserta Didik Baru (SSPDB):
a.  Urusan Pengembangan Peserta Didik/Kesiswaan
b.  Urusan Pengembangan Ketenagaan
c.  Urusan Pengembangan Organisasi dan Ketatausahaan Sekolah
d.  Urusan Pengembangan Manajemen Sekolah

2.  Sumbangan Sukarela Bulanan(SSB):
a.  Urusan Wajib/Rutin Kurikulum
b.  Urusan Wajib/Rutin Peserta Didik/Kesiswaan
c.  Urusan Wajib/Rutin Ketenagaan
d.  Urusan Wajib/Rutin Sarana dan Prasarana
e.  Urusan Wajib/Rutin Organisasi dan Manajemen
f.   Urusan Wajib/Rutin Manajemen Sekolah dan Ketatausahaan
g.  Urusan Wajib/Rutin Peran Serta Masyarakat

3.  Sumbangan Sukarela Kegiatan Penunjang (SSKP):

a.  Urusan Pengembangan Kurikulum
b.  Urusan Pengembangan Sesuai Peruntukannya

4.  Unit Produksi dan Jasa (UPJ):

a.  Urusan Pengembangan Kurikulum
b.  Urusan Pengembangan Organisasi dan Ketatausahaan
c.  Urusan Pengembangan Manajemen Sekolah
d.  Urusan Pengembangan Peranserta Masyarakat

Pasal 7
Prosedur Penerimaan

1.  Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Komite Sekolah (RAPBKS). Sebelum ditetapkan besarnya rencana penerimaan dan biaya yang diperlukan dalam tahun anggaran tertentu, maka terlebih dahulu Kepala Sekolah dan Staf manajemen mengajukan kebutuhan biaya yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Komite Sekolah (RAPBKS) dengan langkah sebagai berikut:

  1. Kepala Sekolah melalui musyawarah kerja sekolah menyusun RAPBKS yang dikaji secara mendalam dengan perkiraan kemampuan Komite Sekolah;
  2. RAPBKS diajukan Kepala Sekolah kepada Ketua Komite Sekolah, dan selanjutnya Ketua Komite dan Pengurus lainnya melakukan verifikasi dan penilaian terhadap RAPBKS yang diajukan;
  3. Setelah diverifikasi dan penilaian oleh Ketua Komite dan Pengurus, selanjutnya RAPBKS dibawa ke Rapat Pleno Pengurus Komite dan Kepala Sekolah untuk dibahas dan disahkan;
  4. Setelah disahkan dan ditetapkan berapa besar SSPBD serta besarnya sumbangan sukarela masing-masing peserta didik per bulan, RAPBKS ini dipaparkan ke depan orang tua (Orang tua Peserta didik Kelas X yang baru);
  5. Setelah dipaparkan ke anggota baru, jika ada yang perlu direvisi dilakukan perbaikan dan penyesuaian seperlunya, untuk selanjutnya program kerja dan RAPBKS dianggap sah dan dapat dijalankan;
  6. Untuk bukti pengesahan RAPBKS yang telah disepakati, cukup disahkan dalam berita yang ditandatangani secara bersama-sama oleh Komite Sekolah dan Kepala Sekolah dan atau divalidasi melalui Notaris atau Akuntan Publik;
  7. Jika karena sesuatu dan lain hal Kepala Sekolah tidak dapat mengajukan RAPBKS untuk tahun tersebut, maka Komite Sekolah akan berpedoman kepada APBKS tahun yang lalu.

2.  Pelaksanaan Penerimaan

Setelah RAPBKS disahkan menjadi RAPBKS dan diketahui besarnya kebutuhan biaya serta beban masing-masing peserta didik, baik SSPDB maupun sumbangan sukarela bulanan serta sumbangan kesiswaan, maka dilakukan langkah sebagai berikut:

a.  Kepala Sekolah menentukan Kolektor yang membantu memungut dana Komite, yang terdiri dari :

1)  Kolektor, petugas yang berasal dari Petugas Tata Usaha Sekolah, bersifat menetap di Kantor Komite atau Kantor Sekolah;

2)  Wali Kelas/Pembina akademik, bertugas mengumumkan/ memberikan arahan kepada peserta didik untuk Pembayaran dana Komite Sekolah.

b.  Setiap penerimaan uang dari peserta didik, maka kolektor harus membuat kuitansi 2 (dua) rangkap, asli diberikan ke peserta didik dan tembusan diserahkan sebagai kontrol Bendahara Komite.

c.  Setiap penerimaan Kolektor pada hari yang sama dan atau pada kesempatan pertama harus segera disetorkan kepada Bendahara Komite Sekolah yang dilengkapi bukti atau keterangan keuangan yang meliputi:

  • Nama
  • Kelas Pembayar, dan
  • Jenis sumbangan (misal SSPDB atau SSB)

d.  Disamping pembayaran melalui Kas, maka pembayaran dapat dilakukan melalui Bank, dengan cara orang tua murid menyetor/transfer ke Rekening Komite Sekolah yang sudah ditentukan.

e.  Untuk Peserta didik pindahan/mutasi, dibebankan SSPDB sebagaimana peserta didik kelas X yang baru, dan disetor ke Bendahara Komite dan atau Kolektor, untuk selanjutnya diperuntukkan sebesar 10% untuk Kas Operasional Komite SDSN GUNTUR 03 PAGI dan 90% diserahkan ke sekolah untuk biaya administrasi mutasi dan manajemen sekolah.

Pasal 8
Penyimpanan Uang

1.  Setelah Bendahara menerima uang dari kolektor, maka Bendahara mencatat dan menyimpan uang tersebut;

2.  Menyimpan uang tunai di brangkas besarnya maksimum Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

3.  Jika uang telah melebihi Rp 5.000.000,00 maka dalam kesempatan pertama segera disetor ke bank;

4.  Rekening bank penampungan dana Komite Sekolah harus atas nama Komite SDSN GUNTUR 03 PAGI dan dapat berbentuk :

a.  Rekening Giro, jika Rekening Bank dalam Rekening Giro maka Specimen pada Check dan Bilyet Giro harus bersama-sama Ketua Komite Sekolah/Bendahara Komite Sekolah dengan Kepala Sekolah;

b. Rekening Tabungan, jika Rekening Bank dalam bentuk tabungan, maka dilakukan QQ atas nama 2 (dua) orang yaitu Bendahara Komite Sekolah dan Kepala Sekolah;

c.  Deposito, jika dana disimpan dalam bentuk deposito maka sertifikat dibuat atas nama Komite SDSN GUNTUR 03 PAGI QQ Ketua Komite dan Kepala Sekolah sedangkan sertifikat Deposito dipegang oleh Bendahara Komite Sekolah.

BAB III
KEWENANGAN DAN PROSEDUR PENGELUARAN APBKS

Pasal 9
Kewenangan

1.  Kewenangan pengeluaran keuangan komite diatur melalui mekanisme 4 fungsi, yaitu; fungsi operasi/pelaksana, fungsi otorisator, fungsi bendahara dan fungsi akuntansi.

2.  Rincian kewenangan masing-masing adalah sebagai berikut;

a. Fungsi Operasi; Yaitu pelaksana/penanggung jawab kegiatan atau proyek, yang memiliki tanggung jawab dalam penggunaan APBKS dengan mekanisme sbb;

1) Membuat Surat Permintaan dana (SPD) dilampiri SPP, SPO/TOR sebanyak 4 rangkap;

2)  Menyerahkan SPD, SPP, SPO/TOR ke fungsi Akuntansi;

3)  Menerima dan mengarsipkan asli SPD, SPP, SPO/TOR berikut BKK dari Bendahara;

4)  Menerima dan membelanjakan dana sesuai program/termin pembelanjaan dari Fungsi Bendahara;

5)  Mengumpulkan faktur-faktur pembelian, dan kwitansi;

6)  Mengarsipkan SPD, SPP, SPO/TOR dan BKK menurut nomor;

7)  Membuat dan menyerahkan SPJ kegiatan berikut bukti kegiatan (lampirannya) ke Akuntansi Komite setiap tanggal 5 setiap bulan;

8)  Menyerahkan sisa dana kegiatan ke bendahara komite;

9) Mengembalikan uang sisa kegiatan ke fungsi akuntansi, bila ditemukan selisih harga antara pembelian dengan harga pasar;

10)     Membukukan kedalam Jurnal Kas Program/Unit Kegiatan dan membuat daftar inventarisasi bahan praktik/kegiatan.

b.  Fungsi Otorisator; Yaitu Kepala Sekolah/Ketua Komite Sekolah/Wakil Kepala Sekolah Urusan OM yang memiliki kewenangan untuk menyetujui pencairan dana APBKS melalui mekanisme sbb;

1)  Menerima dan menandatangani SPD, SPP, SPO/TOR dari Fungsi Akuntansi yang telah diperiksa dan diverifikasi kelayakannya dan atau sesuai program yang telah direncanakan dalam APBKS;

2)  Untuk SPD, SPP, SPO/TOR dibawah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disetujui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Sekolah Urusan OM dan untuk diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) disetujui dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah;

3)  Untuk SPD, SPP, SPO/TOR mulai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) harus disetujui oleh KETUA KOMITE SEKOLAH;

4)  Memberikan SPD, SPP, SPO/TOR yang disetujui kefungsi bendahara;

5)  Menandatangani cek/kwitansi yang dikeluarkan bendahara.

c.  Fungsi Bendahara; Yaitu petugas yang mempunyai kewenanangan untuk membayar pembiayaan kegiatan/proyek sesuai APBS melalui mekanisme sbb;

1)  Menerima SPD, SPP, SPO/TOR yang telah disetujui dari fungsi otorisator sebanyak dua rangkap;

2)  Membuat Bukti Kas Keluar (BKK) sebanyak tiga rangkap;

3)  Menyerahkan ASLI SPD, SPP, SPO/TOR lembar kesatu, BKK lembar kesatu kefungsi operasi;

4)  Menyerahkan copy SPD, SPP,SPO/TOR dan BKK 1 (satu) lembar kefungsi akuntansi;

5)  Mengarsipkan 2 (dua) copy SPD, SPP, SPO/TOR dan BKK menurut tanggal;

6)  Menyerahkan/ mentransfer dana kefungsi Operasi;

7)  Menerima uang sisa kegiatan dan BKM dari fungsi Akuntansi;

8)  Membuat dan mengisi jurnal kas harian dan Kas Besar;

9)  Membuat laporan keadaan Kas ke Ketua Komite dan Kepala Sekolah.

d.  Fungsi Akuntansi; Yaitu petugas yang mempunyai kewenangan untuk mencatat dan mengaudit SPJ pembiayaan kegiatan/proyek sesuai APBKS melalui mekanisme sbb;

1)    Mencatat BKK yang diberikan dari bendahara;

2)    Membuat Jurnal;

3)    Menerima SPJ, faktur-faktur pembelian dari fungsi operasi;

4)    Memverifikasi dan membandingkan faktur-faktur tersebut dengan BKK, SPD, SPP, SPO/TOR dengan APBKS SDSN GUNTUR 03 PAGI;

5)    Mengarsipkan BKK menurut nomor dan faktur-faktur menurut tanggal;

6)    Membuat laporan hasil audit SPJ kepada Fungsi Otorisator.

Pasal 10
Prosedur Pemakaian APBKS

1. Prosedur pemakaian dan kelengkapan dalam penggunaan dana komite adalah; Pengguna (fungsi operasi) mengajukan Permintaan Dana (SPD) dilengkapi dengan Surat Permintaan Pembeliaan/ Pembayaran (SPP)/Surat Pengajuan Order Pembelian Barang/Bahan (SPO) untuk penggunaan pembelian bahan/barang dan TOR (Term Of Referens) untuk pembayaran pembiayaan kegiatan/belanja insedental sebanyak 4 rangkap kepada komite sekolah untuk diteliti kebenarannya sesuai program APBKS SDSN GUNTUR 03 PAGI, kemudian dimintakan persetujuan pengeluaran dana kepada fungsi otorisator (Kepala Sekolah/Wakil Kepsek/Ketua Komite) untuk diteliti kelayakannya, dengan ketentuan:

a.  Nilai nominal uang lebih besar dari Satu Juta Rupiah (>Rp.1.000.000) otoritas ada pada Kepala Sekolah;

b.  Nilai diatas Rp. 10.000.000 otoritas ada pada Ketua Komite dan Kepala Sekolah;

c.  Nilai nominal uang antara lima ratus ribu sampai dengan satu juta rupiah (Rp. 500.000 s.d Rp. 1.000.000) otoritas ada pada Wakil Kepala Sekolah Urusan OM.

2.  Jika pengajuan dana tersebut disetujui, fungsi otorisator menandatangani SPD, SPP tersebut dan memberikan ke bendahara. Jika pengajuan dana tersebut tidak disetujui, fungsi otorisator membuat pernyataan penolakan atas SPD/SPP tersebut dan mengembalikannya ke fungsi operasi/pengguna untuk dilakukan koreksi dan perbaikan.

3. Setelah menerima SPD dan SPP yang telah ditandatangani Kepala Sekolah/Ketua Komite/Wakil Kepsek, bendahara memverifikasi kebenaran data dalam dokumen tersebut dan membuat Bukti Kas Keluar (BKK) dan Kwitansi sebanyak empat rangkap dengan tembusan:

  • 1 lembar diserahkan ke fungsi otorisator;
  • 1 lembar diserahkan ke fungsi operasi;
  • 1 lembar diserahkan ke fungsi Akuntansi;
  • 1 lembar (asli) untuk arsip bendahara.

4.  Pengguna (fungsi operasi) mengarsipkan SPD, SPP, SPO, TOR, BKK dan Kwitansi lembar kesatu menurut tanggal. Fungsi operasi membelanjakan /menggunaakan uang yang diterima sesuai jadwal termin penggunaan setiap bulan dan setiap bulan paling lambat tanggal 5 harus sudah menyerahkan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) penggunaan dana kepada Bagian Akuntansi (fungsi Akuntansi) sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

a.  SPJ Belanja Barang meliputi: SPO/DO, Laporan Penerimaan Barang/ Bahan, Faktur Pembelian, dan Kwitansi Pembelian;

b.  SPJ Honorarium Kegiatan meliputi: TOR Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Kegiatan, Daftar Penerimaan Honorarium dan Bukti Kegiatan.

5.  Kemudian, fungsi akuntansi membuat jurnal, SPJ yang diterima dari fungsi operasi diteliti dan diperiksa kesesuaiannya dengan BKK dan Program, untuk kemudian membuat jurnal menurut nomor dan faktur-faktur menurut tanggal dan melakukan audit serta memberikan surat hasil audit kepada fungsi Otorisator dengan tembusan kepada fungsi operasi dan komunitas program.

Pasal 11
Penggunaan Dana

1.  Penggunaan dana APBKS berupa program kegiatan, proyek dan operasional yang sudah terprogram dalam APBKS, dapat dilaksanakan oleh satuan operasional/penanggung jawab kegiatan, dengan persyaratan sesuai prosedur pasal 10.1.a,b,c dan memperoleh persetujuan Kepala Sekolah/ Wakil Kepsek/ Ketua Komite, sejauh ada koordinasi dengan Bendahara Komite Sekolah tentang ketersediaan dananya.

2.  Besarnya dana yang dapat digunakan oleh satuan operasional/ penanggung jawab kegiatan sebesar prosentase jumlah dana yang masuk pada kode akun mata anggaran yang sesuai.

3.  Disamping pengeluaran dalam bentuk kegiatan/proyek dan operasional, Komite Sekolah dapat membayarkan kepada Kepala Sekolah, guru dan karyawan berupa Tunjangan Fungsional berdasarkan eselonisasi dan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) yang ditetapkan berdasarkan SK. Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI.

Pasal 12
Kegiatan diluar Program

1. Semua kegiatan diluar program yang ada di APBKS harus diajukan proposal secara tertulis, kepada Ketua Komite Sekolah, untuk selanjutnya dibahas dalam Rapat Komite untuk memohon persetujuan pengurus bersama Staf Manajemen SDSN GUNTUR 03 PAGI.

2. Perubahan program yang ada dalam APBKS harus dilakukan usulan revisi kepada Ketua Komite Sekolah, dan setelah mendapatkan persetujuan baru dapat dilaksanakan.

Pasal 13
Pajak

1.  Sejauh belum adanya ketentuan tertulis dari pemerintah, maka sebagai bendahara masyarakat, maka Bendahara Komite Sekolah tidak wajib memungut dan menyetor pajak.

2. Dalam hal pembelian barang dan jasa, Bendahara Komite wajib membayar PPn jika penjual merupakan wajib Pungut yang memungut PPn, tetapi jika penjual tidak mengenakan PPn maka Bendahara Komite tidak wajib memungtut PPn.

3.  Dalam hal pembayaran honorarium dan sejenisnya dan pembayaran pajak dilakukan oleh para penerima honor dengan cara self assessment pada saat menghitung pajak terhutang pada akhir tahun fiscal.

Pasal 14
Dokumen Pendukung Pengeluaran Uang

Setiap pengeluaran uang Komite SDSN GUNTUR 03 PAGI selain dilengkapi lembar bukti persetujuan pembayaran dari Kepala Sekolah, Ketua Komite atau Wakil OM, sesuai dengan tingkat kewenangan pada pasal 10.1a,b,c, maka pengeluaran tersebut harus juga dilengkapi dokumen pendukung sebagai berikut:

1.  Barang Inventaris

a.  Lembar Persetujuan SPD dan SPP;

b.  Kuitansi bermaterai yang cukup dan stempel toko;

c.  Faktur Umum;

d.  Faktur Pajak (jika penjual memungut PPn);

e.  Surat Jalan dan Tanda Terima/ Periksa Barang dari User/sekolah.

2.  Jasa dan Proyek dalam APBKS

a.  Lembar Persetujuan SPD dan SPP;

b.  Kuitansi bermaterai yang cukup, yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Proyek/ Kegiatan;

c.  Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang diketahui oleh User/ atau pihak sekolah;

d.  Proposal dan Resume Hasil Kegiatan (jika pekerjaan Proyek Pendidikan).

3.  Honorarium/ Belanja Pegawai

a.  Lembar Persetujuan SPD dan SPP

b.  Daftar Nominatif Penerima Honor yang sudah ditandatangani lengkap;

c.  Daftar Hadir;

d.  Daftar Hasil Kegiatan/penilaian.

4.  ATK dan Barang Habis Pakai

a.  Lembar Persetujuan SPD dan SPP;

b.  Kuitansi atau Faktur Toko yang sudah ditandatangani Penerima Barang;

c.  Rekap pengeluaran barang/ATK.

  1. Taktis dan Dana Insidental

a.  Lembar Persetujuan Otoritas;

b.  Nota Permintaan dari Penanggung Jawab;

c.  Kuitansi Tanda Terima.

BAB IV
ADMINISTRASI KEUANGAN DAN SISTEM PEMBUKUAN

Pasal 15
Administrasi Keuangan

1.  Pengelolaan Keuangan Dana Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI, harus dapat memberikan gambaran kondisi keuangan secara jelas mengenai penerimaan dan pengeluaran dana hasil partisipasi masyarakat, khususnya Anggota Komite Sekolah (Orang tua, Murid – SDSN GUNTUR 03 PAGI).

2.  Pengelolaan Keuangan Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI menjadi tanggung jawab masyarakat/ anggota secara kolektif dan pengelolaannya sehari-hari diserahkan ke Bendahara Komite dan pengurusannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam ketentuan umum pengelolaan keuangan Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI.

Pasal 16
Sistem Pembukuan

1.  Sistem, Pembukuan dan Pencatatan Keuangan Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI, mengacu kepada system Akuntansi Indonesia, penekanan pada Cash Basis dengan bentuk laporan lengkap (neraca, laba rugi dan cash flow).

2.  Sistem pembukuan harus dapat memberikan data keuangan secara lengkap dengan pencatatan yang teratur. Semua data keuangan harus dicatat secara rinci, tidak ada yang ditinggalkan sehingga memberikan informasi secara jelas kepada yang membutuhkan.

Pasal 17
Nomor Mata Anggaran

Untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan, maka setiap item penerimaan dan pengeluaran dana diberikan Kode Mata Anggaran (kode akun) sesuai ketentuan pada lampiran.

Pasal 18
Pelaksanaan Pembukuan

1.  Buku Harian

a.    Buku Harian terdiri dari Buku Kas dan Buku Bank yang dipergunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran tunai baik melalui Kas maupun Bank;

b.    Buku/ Catatan Kas dan Bank dibuat dalam 3 lajur (Debet, Kredit dan Saldo) sesuai contoh lampiran;

c.     Kesalahan catat dalam Buku Kas dan Buku Bank tidak boleh dihapus, tetapi cukup dicoret dan ditulis ulang di sebelahnya;

d.    Buku Kas dan Buku Bank harus ditutup setiap bulan oleh Ketua Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI dan Bendahara Komite diketahui oleh Kepala Sekolah.

2.  Buku/ Catatan Pembantu

a.  Buku/ Catatan Jurnal Kas Masuk

1)  Buku/ Catatan Jurnal Kas Masuk digunakan untuk mencatat uraian sumber pemasukan kas sesuai kelompok mata anggaran;

2) Tatacara mengerjakan Jurnal Kas Masuk.

b.  Buku/ Catatan Jurnal Kas Keluar

1)  Buku/ Catatan Jurnal Kas Keluar digunakan untuk mencatat uraian Penggunaan Uang Kas, sesuai pengelompokkan mata anggaran;

2)  Tatacara mengerjakan Jurnal Kas Keluar.

c.  Buku/ Catatan Jurnal Bank Masuk

1)  Buku/ Catatan Jurnal Bank Masuk diginakan untuk mencatat uraian sumber pemasukan Bank seauai kelompok mata anggaran;

2)  Tatacara mengerjakan Jurnal Bank Masuk.

d.  Buku/Catatan Journal bank Keluar

1)  Buku catatan Journal bank Keluar digunakan untuk mencatat uraian pengeluaran Bank, sesuai kelompok mata anggaran;

2)  Tata cara mengerjakan Journal Bank Keluar.

e.  Buku Piutang

1)  Buku/catatan Piutang digunakan untuk mencatat tagihan tagihan yang belum dibayar;

2) Tata cara mengerjakan Buku Piutang.

f.   Buku hutang

1)  Buku/catatan Hutang digunakan untuk mencatat kewajiban yang belum dibayar;

2) Tata cara mengerjakan Buku Hutang.

g.  Buku catatan Inventaris

1)  Buku/catatan Inventaris digunakan untuk mencatat barang barang Inventaris yang dibeli dari Dana Komite Sekolah;

2)  Karena System Pembukuan memakai Cash Basis (Bukan Acrual), maka pencatatan biaya/nilai susut pada akhir tahun hanya bersifat Promemory (tidak dibebankan lagi pada cash);

3)  Tata cara mengerjakan Buku Inventaris.

Pasal 19
Bentuk Laporan Keuangan

  1. Bentuk Laporan Keuangan Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI adalah Laporan keuangan lengkap yang dilampiri buku/catatan Kas, Bank, Journal Kas, Bank, Buku/catatan Hutang, Piutang, Inventaris dan buku pendukung yang relevan.
  2. Bentuk format laporan Cash Flow dan cara mengerjakan lihat pada lampiran.

BAB V
ADMINISTRASI KEUANGAN DAN SISTEM PEMBUKUAN

Pasal 20
Pelaksanaan Pengawasan

1.  Pengawasan Keuangan Dana Komite Sekolah dilakukan secara Interen oleh Pengurus Komite Sekolah dan para anggota.

2.  Untuk pelaksanaan pemeriksaan intern tersebut, Pengurus Komite membentuk tim ad hoc independent yang memiliki kompetensi yang terdiri dari pengurus komite, perwalian dan anggota komite diluar pengurus.

3.  Dalam pemeriksaan tutup buku akhir tahun, pemeriksaan secara menyeluruh diserahkan ke Akuntan Publik beregestrasi atau ke tim ad hoc independent.

4.  Pemeriksaan oleh aparat Fungsional (Bawasda DKI, BPKP, BPK) hanya dapat dilakukan jika ada permintaan tertulis dari pengurus.

5.  Pengajuan tertulis dari pengurus untuk dilakukan pemeriksaan secara fungsional dilakukan jika:

a.  Adanya kecurigaan terhadap tindak pidana oleh salah satu atau beberapa orang pengurus Komite Sekolah;

b.  Adanya tidak kesepahaman yang tidak dapat dikompromikan antara Ketua Komite Sekolah dan Kepala Sekolah;

c.  Adanya ketidaktaan azaz dari pihak sekolah terhadap ketentuan ketentuan tertulis yang telah ditetapkan oleh Komite Sekolah;

d.  Pengajuan pemeriksaan fungsional dianggap sah jika diajukan dan ditandatangani oleh salah satu dari Pegurus Komite Sekolah dan atau Kepala Sekolah.

Pasal 21
Laporan-laporan

1.  Laporan Keuangan Komite Sekolah dilakukan secara berkala yaitu Laporan Triwulan, Laporan Semester, dan Laporan Akhir Tahun (Tutup buku);

2.  Laporan Komite Sekolah di sampaikan kepada Anggota Perwalian Kelas untuk disampaikan kepada anggota lainnya secara transparan;

3.  Tembusan Laporan disampaikan kepada Kepala SDSN GUNTUR 03 PAGI, Pengawas Sekolah dan Dewan Pendidikan Kotamadya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

1.  Hal hal yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI. Yang belum diatur dalam ketentuan umum pengelolaan Keuangan Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI Ini, akan diajukan ke Rapat Pleno Pengurus untuk selanjutnya ditambahkan sebagai addendum dari ketentuan Umum ini.

2.  Ketentuan ketentuan yang bertentangan dengan Ketentuan Umum Pengelolaan Dana Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI  ini dinyatakan tidak Berlaku.

3.  Ketentuan ini berlaku saat ditetapkan

Ditetapkan di        : Jakarta
Pada Tanggal       : 30 September 2011

KOMITE SEKOLAH

SDSN GUNTUR 03 PAGI                                                   Bendahara

              XXXXX                                                                     XXXXX

Mengetahui,

KEPALA SDSN GUNTUR 03 PAGI

                                                              XXXXX

                                                               NIP:

———————ooOoo———————

TATA CARA PENGELOLAAN DANA
KOMITE SEKOLAH
SDSN GUNTUR 03 PAGI

SDSN GUNTUR 03 PAGI
KOMITE SDSN GUNTUR 03 PAGI
Jl. Halimun 2B, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan

LEMBAR PENGESAHAN

 Dengan mengucapkan syukur Al-hamdulillah kehadirat Allah SWT kami Tim Manajemen Sekolah dan Pengurus Komite SDSN GUNTUR 03 PAGI telah dapat menyusun ”TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN KOMITE SDSN GUNTUR 03 PAGI” sebagai acuan bersama dalam penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan anggaran SDSN GUNTUR 03 PAGI agar lebih transparan dan akuntabel.

Pedoman ini kami setujui dan disahkan bersama sebagai bentuk KOMITMEN antara Manajemen Sekolah dan Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI untuk diberlakukan mulai tahun pelajaran 2011/2012.

Disahkan di         :  Jakarta
Pada Tanggal    :  30 September 2011

Kepala Sekolah                             Pengurus Komite Sekolah

SDSN GUNTUR 03 PAGI                    SDSN GUNTUR 03 PAGI

XXXXX                                                  XXXXX

———————ooOoo———————

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim.

Puji syukur kami panjatkan kehadhirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun, TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN KOMITE SDSN GUNTUR 03 PAGI.

Kami berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun menyiapkan perangkat/instrumen, dengan harapan pada pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Keuangan pada kegiatan masing-masing unit dapat berjalan dengan lancar sesuai prosedur yang terstandar yang telah ditetapkan dan disepakati.

Namun demikian kami yakin bahwa dalam penyusunan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami berharap mendapatkan saran-saran perbaikan dari berbagai pihak yang berkompeten. Karena hanya dengan masukan yang konstruktif dan pikiran terbuka perjalanan masa depan dapat menjadi lebih baik.

Demikian Tata Cara Pengelolaan Keuangan Komite SDSN GUNTUR 03 PAGI ini dibuat, agar perjalanan menuju sekolah dasar berstandar nasional dan bertaraf internasional tercapai dengan menghasilkan tamatan yang Competence, Conscience dan Compassion.

Semoga Allah SWT selalu menyertai kita semua dalam melaksanakan motto SDSN GUNTUR 03 PAGI ”MENJADI SEKOLAH YANG UNGGUL PEMBENTUK SDM BERKUALITAS, BERMORAL DAN BERAKHLAK MULIA”. Amin…!!!

Jakarta, 30 September 2011

Ketua Komite Sekolah

SDSN GUNTUR 03 PAGI

———————ooOoo———————

PEMBUKAAN

Perjalanan ke arah demokrasi yang lebih baik telah dirintis dalam penataan dan pengembangan Komite SDSN GUNTUR 03 PAGI sejak awal September 2009 di sekolah ini dan akan terus dijaga dengan terlaksananya proses Manajemen Mutu Berbasis Sekolah (MMBS) dalam suasana yang lebih baik dan rasional. Melalui pengelolaan keuangan yang BTP (Bersih, Transparan dan Profesional) sebagai impian akan kondisi yang lebih baik (good governance) diharapkan dapat menjadi kenyataan walaupun masih perlu diupayakan dengan seoptimal mungkin oleh seluruh warga sekolah.

Pada beberapa tahun terakhir, pelaporan keuangan sebuah lembaga publik (dalam hal ini Komite Sekolah) menjadi suatu keharusan. Hal tersebut terjadi karena publik ingin mengetahui efisiensi dan efektivitas dana yang telah disumbangkan pada lembaga tersebut. Seiring dengan tuntutan untuk menciptakan good governance yang bebas dari segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), maka diperlukan transparansi dalam segala bidang.

Keberhasilan menegakkan BTP diawali dengan peningkatan pelayanan oleh Komite SDSN GUNTUR 03 PAGI kepada seluruh stakeholder-nya. Sebagai konsumen utama dan penerima layanan tertinggi, orang tua  dan masyarakat peduli pendidikan berhak untuk mendapatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan yang diamanahkan kepada Komite Sekolah sebagai pengelola kegiatan sekolah.

Oleh karena itu, Komite SDSN GUNTUR 03 PAGI bertanggung jawab untuk mengembangkan suatu sistem akuntansi pengelolaan dana komite yang mempunyai sistem pengkodean unit organisasi/kegiatan dan klasifikasi buku besar yang seragam, mempunyai seperangkat buku besar dan buku pembantu yang bisa menyediakan ikhtisar transaksi akuntansi dan identifikasi ke dokumen sumber, mencatat transaksi/kejadian sesuai dengan standar akutansi, memiliki pengendalian internal yang berupa organisasi, prosedur dan catatan yang mempertimbangkan pengamanan aset dan keandalan catatan keyakinan yang wajar bahwa transaksi-transaksi dicatat sebagaimana mestinya.

Dengan adanya pedoman pengelolaan dana Komite sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI, diharapkan laporan keuangan yang bersih, transparan dan profesional dapat mendukung akuntabilitas pencatatan.

Posted in Education | Leave a comment