Simalakama Calon Independen

By: Hendrawarman Nasution
Publisher: Harian Umum PELITA

Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Begitu kira-kira pepatah yang tepat untuk menggambarkan kabar yang menyejukkan di tengah-tengah memanasnya suasana Jakarta akibat kampanye Pilkada.
Jalan panjang menggoalkan pasal sisipan UU No. 32 tahun 2004 mengenai keberadaan calon independen pada pemilihan kepala pemerintahan daerah berakhir dengan persetujuan MK (Mahkamah Konstitusi). Ini berarti bahwa, di masa depan, seorang calon gubernur dan calon wakil gubernur dapat mengajukan diri tanpa harus melalui persetujuan partai.

Pendidikan politik non-partai
Satu hal yang paling menarik dari fenomena ini adalah runtuhnya monopoli partai politik dalam sistem rekrutmen kepala pemerintahan daerah.
Masih lekat dari ingatan kita kasus penagihan kembali uang mahar yang menyentak kesadaran rakyat atas tingkah laku para elit partai. Boro-boro mendengar aspirasi jelata mengenai harga Sembako yang tak kunjung turun atau harga minyak goreng yang telah membuat ibu-ibu kalang kabut, malah mereka ‘dagang sapi’ dengan harga yang selangit.
Manakala mekanisme sistem rekruitmen Balon (bakal calon) di dalam tubuh partai membuat kita semua bingung karena pertimbangan teoritis tidak lagi berlaku, maka refreshmen seperti ini diperlukan sekali untuk membuat Parpol lebih eling dan tahu diri sehingga mereka tidak mengunci diri dari aspirasi.

Maksudnya para penggagas pasal ini memulai break through adalah benar dan murni, yaitu sebagai gerakan memajukan demokrasi di negara tercinta. Siapa yang tak terperangah ketika lebih dari 90 persen warga Jakarta yang menjadi responden LSI (Lembaga Survei Indonesia) menyatakan bahwa mereka cenderung tidak mempercayai pasangan kandidat yang diusung oleh partai politik. Ini sebuah fenomena yang kita takuti. Karenanya menyelamatkan sistem politik yang telah kita anut dari people distrust adalah menjadi keharusan.

Terawang dari sisi falsalah demokrasi, sudah seharusnya MK mengkhawatirkan fenomena di atas sebagai salah satu landasan dalam judicial review-nya. Hampir tidak ada alasan bagi MK untuk menolak pasal ini karena dalam berdemokrasi selayaknya tidak ada larangan bagi siapa pun –baik calon perorangan maupun partai- untuk meraih simpati dan menyuarakan aspirasi rakyat.

Ini memang menjadi pilihan terbaik yang memberi ruang bagi solusi dalam stagnasi politik berkepanjangan dan ketika aspirasi rakyat terbentur pada tembok-tembok kaca partai politik.

Jalan panjang Prodem
Namun masalah tidak begitu saja selesai pada saat MK menyetujui adanya pasal sisipan ini. Tugas MK hanya sebatas judicial review atas suatu undang-undang sementara membuat dan merumuskan undang-undang adalah tersendiri. Para pendukung gerakan Prodem (pro demokrasi) masih tetap dituntut kerja kerasnya dalam perumusan, peraturan pelaksanaan, petunjuk pelaksanaan, dll. Kecerobohan dalam design undang-undang ini akan berakibat pada makin terpuruknya demokrasi di republik kita.

Urun rembug semua pihak harus diupayakan dalam rangka membuat tata aturan yang jelas dan ketat untuk menghindari manuver-manuver joki liar para artificial politicians. Bisa kita bayangkan kalau orang sekelas Ross Perot (Capres Amerika yang non Parpol pada Pemilu 1992) ada di salah satu provinsi kita dan mampu menarik simpati, gerakan akar rumput, kelompok kepentingan, Ormas, dll, tapi dengan nurani yang sama tuli dan buta-nya seperti partai saat ini. Hampir dapat dipastikan akan semakin pupuslah harapan rakyat untuk dapat menyalurkan aspirasinya. Kalau begini, cerita Animal Farms-nya George Orwel akan berlaku di negeri tercinta ini.

Kecerobohan yang memberi ruang bagi joki liar harus benar-benar ditutup. Para pengawal Prodem harus lebih merapatkan barisan guna merumuskan mekanisme rekrutmen, format dan sosok calon independen yang ideal bagi rakyat. Mumpung masih pagi, inventarisasi masalah dan solusinya harus sudah mulai digemakan.

Sikap EGP partai
Perlu tidaknya partai politik was-was dan mencermati gerakan ini, selalu dapat dilihat dari dua hal: opportunity dan threat

Sebelumnya, kecuali PKS yang bersikap mendukung, puluhan partai lainnya pura-pura tidak mendengar. Bagi mereka yang terbiasa mengamati tingkah laku politisi tentu dapat mengelompokkan dengan mudah gejala ini –sikap oportunis. Menunggu momentum untuk menyatakan sikap tergantung ke mana angin berhembus.

Apa pun hasil analisa Parpol atas fenomena ini, pilihan yang jauh lebih anggun, mulia dan terhormat tetapi sangat kecil kemungkinannya (kata Bung Kristiadi dan Cecep Effendi dalam seminar media Foke Center, Juni 2007) adalah manakala para pengambil keputusan di dalam Parpol ramai-ramai berbenah diri melakukan perbaikan sistem kepartaian untuk menghindari people distrust.

Acung jempol harus kita ajukan bila ini benar-benar terjadi. Yang lebih parah kalau sikap partai adalah EGP (emang gue pikirin).
—————–

About Hendrawarman Nasution

JUST AN ORDINARY PERSON
This entry was posted in Politics. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s