RANCANGAN TATA CARA PENGELOLAAN DANA KOMITE SDSN GUNTUR 03 PAGI

TATA CARA PENGELOLAAN DANA

KOMITE SEKOLAH SDSN GUNTUR 03 PAGI

BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 1
Ketentuan Umum

  1. Bahwa dana Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI adalah dana amanat masyarakat yang dikumpulkan oleh komite sekolah, untuk dipergunakan semaksimal mungkin membantu kelancaran dan peningkatan mutu layanan kegiatan belajar mengajar agar terjadi peningkatan mutu pendidikan di SDSN GUNTUR 03 PAGI.
  2. Bahwa untuk meningkatkan daya guna serta tercapainya tujuan peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan, kepedulian sosial di lingkungan SDSN GUNTUR 03 PAGI, serta upaya menggalang peningkatan partisipasi masyarakat maka perlu adanya tata cara pengelolaan keuangan Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI.
  3. Bahwa untuk memudahkan proses penerimaan, pencatatan, pelaporan dan pengawasan terhadap dana Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI, maka perlu dituangkan dalam bentuk peraturan intern Komite yang tercakup dalam Ketentuan Umum Pengelolaan Dana Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI dan sistem akuntansi pengelolaannya.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

  1. Tata cara ini dimaksudkan untuk mengatur pengelolaan dana di lingkungan Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI;
  2. Tata cara ini bertujuan untuk dijadikan acuan standar pengelolaan keuangan yang bersih, transparan dan profesional sebagai kepastian bentuk pelayanan guna memudahkan upaya akuntabilitas, transparansi dan responsible dalam pengelolaan dana Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI.

Pasal 3
Dasar Kebijaksanaan

  1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 044/U/2002 tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
  5. Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Depdiknas Jakarta tahun 2003;
  6. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 59 tahun 2003 tentang petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Komite Sekolah pada Sekolah di Provinsi DKI Jakarta;
  7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI tahun 2011.

Pasal 4
Pengertian-pengertian

  1. Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan yang bertugas di lingkungan SDSN GUNTUR 03 PAGI;
  2. Pengurus Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI adalah orang-orang yang dipilih dari perwakilan orang tua murid SDSN GUNTUR 03 PAGI dan atau para guru, serta pegawai di lingkungan SDSN GUNTUR 03 PAGI, serta masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap pendidikan, dengan masa jabatan 2 (dua) tahun;
  3. Ketua Komite Sekolah adalah salah seorang Pengurus Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI, yang dipilih untuk memimpin kepengurusan Komite sesuai Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Komite, yang diberi kewenangan, hak dan tanggung jawab untuk mengendalikan keuangan Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI;
  4. Bendahara Komite Sekolah adalah seorang yang diberi tugas membantu Ketua Komite Sekolah dalam menerima, mencatat, menyimpan, dan membayarkan serta membuat laporan uang Komite Sekolah, dan sejauh tidak ada ketentuan khusus dari pemerintah maka seorang Bendahara Komite adalah bendahara masyarakat dan bukan wajib pungut pajak;
  5. Akuntan Komite Sekolah adalah seorang yang diberi tugas membantu Ketua Komite Sekolah dalam mencatat BKK yang diberikan dari bendahara, membuat Jurnal, menerima SPJ, faktur-faktur pembelian dari fungsi operasi, memverifikasi dan membandingkan faktur-faktur tersebut dengan BKK, SPD, SPP, SPO/TOR dengan APB Komite SDSN GUNTUR 03 PAGI, mengarsipkan BKK menurut nomor dan faktur-faktur menurut tanggal, dan membuat laporan hasil audit SPJ kepada Fungsi Otorisator;
  6. Arus Kas/Cash Flow adalah gambaran dari keadaan uang Tunai Komite Sekolah mulai dari Saldo Awal, Penambahan dan Pengurangan dan saldo akhir dalam kurun waktu tertentu;
  7. Laporan Keuangan Komite adalah laporan Neraca, Laba/Rugi dan Arus Kas/Cash Flow dalam kurun waktu tertentu yang dilengkapi buku-buku pendukung yaitu, Buku Kas, Buku Bank, Journal Kas dan Bank Masukan, Journal Kas dan Bank Keluaran, serta Buku Daftar Hutang dan Piutang dan Buku Daftar Inventaris yang dibeli dari Dana Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI;
  8. SSPBD (Sumbangan Sukarela Peserta Didik Baru) adalah dana sumbangan awal yang diberikan orang tua peserta didik baru baik yang baru masuk kelas, maupun peserta didik pindahan, dan Sumbangan Sukarela Peserta Didik Baru ini hanya dikenakan sekali selama peserta didik yang bersangkutan bersekolah di SDSN GUNTUR 03 PAGI, dibayarkan paling lambat setahun pertama kecuali ada kesanggupan lain yang tidak mengikat dari orang tua peserta didik;
  9. SSB (Sumbangan Sukarela Bulanan) adalah Sumbangan Sukarela rutin peserta didik yang besarnya ditetapkan melalui Rapat Pleno Komite Sekolah, dan dibayarkan oleh peserta didik selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan;
  10. SSKP (Sumbangan Sukarela Kegiatan Penunjang) adalah sumbangan lain-lain peserta didik yang berkaitan dengan aktivitas peserta didik yang besarnya ditetapkan melalui Rapat Pleno Komite Sekolah, terdiri antara lain; sumbangan bahan praktik, prakerin (PSG), UTS, UAS, TKM, Asuransi Kecelakaan, Kegiatan Akhir Tahun.

BAB II
SUMBER DANA, ALOKASI PENGGUNAAN
DAN PROSEDUR PENERIMAAN

Pasal 5
Sumber Dana Komite Sekolah

Sumber Keuangan Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI berasal dari:

  1. Sumbangan Sukarela Peserta Didik Baru (SSPDB), termasuk Peserta Didik Pindahan;
  2. Sumbangan Sukarela Bulanan (SSB);
  3. Sumbangan Sukarela Kegiatan Penunjang (SSKP);
  4. Unit Produksi dan Jasa (UPJ);
  5. Sumbangan Donatur yang tidak mengikat;
  6. Sumbangan Insidental atas kesepakatan;
  7. Jasa bank;
  8. Sumbangan lain yang tidak mengikat.

Pasal 6
Alokasi Penggunaan

Alokasi penggunaan komite diatur sebagai berikut;

1.  Sumbangan Sukarela Peserta Didik Baru (SSPDB):
a.  Urusan Pengembangan Peserta Didik/Kesiswaan
b.  Urusan Pengembangan Ketenagaan
c.  Urusan Pengembangan Organisasi dan Ketatausahaan Sekolah
d.  Urusan Pengembangan Manajemen Sekolah

2.  Sumbangan Sukarela Bulanan(SSB):
a.  Urusan Wajib/Rutin Kurikulum
b.  Urusan Wajib/Rutin Peserta Didik/Kesiswaan
c.  Urusan Wajib/Rutin Ketenagaan
d.  Urusan Wajib/Rutin Sarana dan Prasarana
e.  Urusan Wajib/Rutin Organisasi dan Manajemen
f.   Urusan Wajib/Rutin Manajemen Sekolah dan Ketatausahaan
g.  Urusan Wajib/Rutin Peran Serta Masyarakat

3.  Sumbangan Sukarela Kegiatan Penunjang (SSKP):

a.  Urusan Pengembangan Kurikulum
b.  Urusan Pengembangan Sesuai Peruntukannya

4.  Unit Produksi dan Jasa (UPJ):

a.  Urusan Pengembangan Kurikulum
b.  Urusan Pengembangan Organisasi dan Ketatausahaan
c.  Urusan Pengembangan Manajemen Sekolah
d.  Urusan Pengembangan Peranserta Masyarakat

Pasal 7
Prosedur Penerimaan

1.  Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Komite Sekolah (RAPBKS). Sebelum ditetapkan besarnya rencana penerimaan dan biaya yang diperlukan dalam tahun anggaran tertentu, maka terlebih dahulu Kepala Sekolah dan Staf manajemen mengajukan kebutuhan biaya yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Komite Sekolah (RAPBKS) dengan langkah sebagai berikut:

  1. Kepala Sekolah melalui musyawarah kerja sekolah menyusun RAPBKS yang dikaji secara mendalam dengan perkiraan kemampuan Komite Sekolah;
  2. RAPBKS diajukan Kepala Sekolah kepada Ketua Komite Sekolah, dan selanjutnya Ketua Komite dan Pengurus lainnya melakukan verifikasi dan penilaian terhadap RAPBKS yang diajukan;
  3. Setelah diverifikasi dan penilaian oleh Ketua Komite dan Pengurus, selanjutnya RAPBKS dibawa ke Rapat Pleno Pengurus Komite dan Kepala Sekolah untuk dibahas dan disahkan;
  4. Setelah disahkan dan ditetapkan berapa besar SSPBD serta besarnya sumbangan sukarela masing-masing peserta didik per bulan, RAPBKS ini dipaparkan ke depan orang tua (Orang tua Peserta didik Kelas X yang baru);
  5. Setelah dipaparkan ke anggota baru, jika ada yang perlu direvisi dilakukan perbaikan dan penyesuaian seperlunya, untuk selanjutnya program kerja dan RAPBKS dianggap sah dan dapat dijalankan;
  6. Untuk bukti pengesahan RAPBKS yang telah disepakati, cukup disahkan dalam berita yang ditandatangani secara bersama-sama oleh Komite Sekolah dan Kepala Sekolah dan atau divalidasi melalui Notaris atau Akuntan Publik;
  7. Jika karena sesuatu dan lain hal Kepala Sekolah tidak dapat mengajukan RAPBKS untuk tahun tersebut, maka Komite Sekolah akan berpedoman kepada APBKS tahun yang lalu.

2.  Pelaksanaan Penerimaan

Setelah RAPBKS disahkan menjadi RAPBKS dan diketahui besarnya kebutuhan biaya serta beban masing-masing peserta didik, baik SSPDB maupun sumbangan sukarela bulanan serta sumbangan kesiswaan, maka dilakukan langkah sebagai berikut:

a.  Kepala Sekolah menentukan Kolektor yang membantu memungut dana Komite, yang terdiri dari :

1)  Kolektor, petugas yang berasal dari Petugas Tata Usaha Sekolah, bersifat menetap di Kantor Komite atau Kantor Sekolah;

2)  Wali Kelas/Pembina akademik, bertugas mengumumkan/ memberikan arahan kepada peserta didik untuk Pembayaran dana Komite Sekolah.

b.  Setiap penerimaan uang dari peserta didik, maka kolektor harus membuat kuitansi 2 (dua) rangkap, asli diberikan ke peserta didik dan tembusan diserahkan sebagai kontrol Bendahara Komite.

c.  Setiap penerimaan Kolektor pada hari yang sama dan atau pada kesempatan pertama harus segera disetorkan kepada Bendahara Komite Sekolah yang dilengkapi bukti atau keterangan keuangan yang meliputi:

  • Nama
  • Kelas Pembayar, dan
  • Jenis sumbangan (misal SSPDB atau SSB)

d.  Disamping pembayaran melalui Kas, maka pembayaran dapat dilakukan melalui Bank, dengan cara orang tua murid menyetor/transfer ke Rekening Komite Sekolah yang sudah ditentukan.

e.  Untuk Peserta didik pindahan/mutasi, dibebankan SSPDB sebagaimana peserta didik kelas X yang baru, dan disetor ke Bendahara Komite dan atau Kolektor, untuk selanjutnya diperuntukkan sebesar 10% untuk Kas Operasional Komite SDSN GUNTUR 03 PAGI dan 90% diserahkan ke sekolah untuk biaya administrasi mutasi dan manajemen sekolah.

Pasal 8
Penyimpanan Uang

1.  Setelah Bendahara menerima uang dari kolektor, maka Bendahara mencatat dan menyimpan uang tersebut;

2.  Menyimpan uang tunai di brangkas besarnya maksimum Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

3.  Jika uang telah melebihi Rp 5.000.000,00 maka dalam kesempatan pertama segera disetor ke bank;

4.  Rekening bank penampungan dana Komite Sekolah harus atas nama Komite SDSN GUNTUR 03 PAGI dan dapat berbentuk :

a.  Rekening Giro, jika Rekening Bank dalam Rekening Giro maka Specimen pada Check dan Bilyet Giro harus bersama-sama Ketua Komite Sekolah/Bendahara Komite Sekolah dengan Kepala Sekolah;

b. Rekening Tabungan, jika Rekening Bank dalam bentuk tabungan, maka dilakukan QQ atas nama 2 (dua) orang yaitu Bendahara Komite Sekolah dan Kepala Sekolah;

c.  Deposito, jika dana disimpan dalam bentuk deposito maka sertifikat dibuat atas nama Komite SDSN GUNTUR 03 PAGI QQ Ketua Komite dan Kepala Sekolah sedangkan sertifikat Deposito dipegang oleh Bendahara Komite Sekolah.

BAB III
KEWENANGAN DAN PROSEDUR PENGELUARAN APBKS

Pasal 9
Kewenangan

1.  Kewenangan pengeluaran keuangan komite diatur melalui mekanisme 4 fungsi, yaitu; fungsi operasi/pelaksana, fungsi otorisator, fungsi bendahara dan fungsi akuntansi.

2.  Rincian kewenangan masing-masing adalah sebagai berikut;

a. Fungsi Operasi; Yaitu pelaksana/penanggung jawab kegiatan atau proyek, yang memiliki tanggung jawab dalam penggunaan APBKS dengan mekanisme sbb;

1) Membuat Surat Permintaan dana (SPD) dilampiri SPP, SPO/TOR sebanyak 4 rangkap;

2)  Menyerahkan SPD, SPP, SPO/TOR ke fungsi Akuntansi;

3)  Menerima dan mengarsipkan asli SPD, SPP, SPO/TOR berikut BKK dari Bendahara;

4)  Menerima dan membelanjakan dana sesuai program/termin pembelanjaan dari Fungsi Bendahara;

5)  Mengumpulkan faktur-faktur pembelian, dan kwitansi;

6)  Mengarsipkan SPD, SPP, SPO/TOR dan BKK menurut nomor;

7)  Membuat dan menyerahkan SPJ kegiatan berikut bukti kegiatan (lampirannya) ke Akuntansi Komite setiap tanggal 5 setiap bulan;

8)  Menyerahkan sisa dana kegiatan ke bendahara komite;

9) Mengembalikan uang sisa kegiatan ke fungsi akuntansi, bila ditemukan selisih harga antara pembelian dengan harga pasar;

10)     Membukukan kedalam Jurnal Kas Program/Unit Kegiatan dan membuat daftar inventarisasi bahan praktik/kegiatan.

b.  Fungsi Otorisator; Yaitu Kepala Sekolah/Ketua Komite Sekolah/Wakil Kepala Sekolah Urusan OM yang memiliki kewenangan untuk menyetujui pencairan dana APBKS melalui mekanisme sbb;

1)  Menerima dan menandatangani SPD, SPP, SPO/TOR dari Fungsi Akuntansi yang telah diperiksa dan diverifikasi kelayakannya dan atau sesuai program yang telah direncanakan dalam APBKS;

2)  Untuk SPD, SPP, SPO/TOR dibawah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disetujui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Sekolah Urusan OM dan untuk diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) disetujui dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah;

3)  Untuk SPD, SPP, SPO/TOR mulai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) harus disetujui oleh KETUA KOMITE SEKOLAH;

4)  Memberikan SPD, SPP, SPO/TOR yang disetujui kefungsi bendahara;

5)  Menandatangani cek/kwitansi yang dikeluarkan bendahara.

c.  Fungsi Bendahara; Yaitu petugas yang mempunyai kewenanangan untuk membayar pembiayaan kegiatan/proyek sesuai APBS melalui mekanisme sbb;

1)  Menerima SPD, SPP, SPO/TOR yang telah disetujui dari fungsi otorisator sebanyak dua rangkap;

2)  Membuat Bukti Kas Keluar (BKK) sebanyak tiga rangkap;

3)  Menyerahkan ASLI SPD, SPP, SPO/TOR lembar kesatu, BKK lembar kesatu kefungsi operasi;

4)  Menyerahkan copy SPD, SPP,SPO/TOR dan BKK 1 (satu) lembar kefungsi akuntansi;

5)  Mengarsipkan 2 (dua) copy SPD, SPP, SPO/TOR dan BKK menurut tanggal;

6)  Menyerahkan/ mentransfer dana kefungsi Operasi;

7)  Menerima uang sisa kegiatan dan BKM dari fungsi Akuntansi;

8)  Membuat dan mengisi jurnal kas harian dan Kas Besar;

9)  Membuat laporan keadaan Kas ke Ketua Komite dan Kepala Sekolah.

d.  Fungsi Akuntansi; Yaitu petugas yang mempunyai kewenangan untuk mencatat dan mengaudit SPJ pembiayaan kegiatan/proyek sesuai APBKS melalui mekanisme sbb;

1)    Mencatat BKK yang diberikan dari bendahara;

2)    Membuat Jurnal;

3)    Menerima SPJ, faktur-faktur pembelian dari fungsi operasi;

4)    Memverifikasi dan membandingkan faktur-faktur tersebut dengan BKK, SPD, SPP, SPO/TOR dengan APBKS SDSN GUNTUR 03 PAGI;

5)    Mengarsipkan BKK menurut nomor dan faktur-faktur menurut tanggal;

6)    Membuat laporan hasil audit SPJ kepada Fungsi Otorisator.

Pasal 10
Prosedur Pemakaian APBKS

1. Prosedur pemakaian dan kelengkapan dalam penggunaan dana komite adalah; Pengguna (fungsi operasi) mengajukan Permintaan Dana (SPD) dilengkapi dengan Surat Permintaan Pembeliaan/ Pembayaran (SPP)/Surat Pengajuan Order Pembelian Barang/Bahan (SPO) untuk penggunaan pembelian bahan/barang dan TOR (Term Of Referens) untuk pembayaran pembiayaan kegiatan/belanja insedental sebanyak 4 rangkap kepada komite sekolah untuk diteliti kebenarannya sesuai program APBKS SDSN GUNTUR 03 PAGI, kemudian dimintakan persetujuan pengeluaran dana kepada fungsi otorisator (Kepala Sekolah/Wakil Kepsek/Ketua Komite) untuk diteliti kelayakannya, dengan ketentuan:

a.  Nilai nominal uang lebih besar dari Satu Juta Rupiah (>Rp.1.000.000) otoritas ada pada Kepala Sekolah;

b.  Nilai diatas Rp. 10.000.000 otoritas ada pada Ketua Komite dan Kepala Sekolah;

c.  Nilai nominal uang antara lima ratus ribu sampai dengan satu juta rupiah (Rp. 500.000 s.d Rp. 1.000.000) otoritas ada pada Wakil Kepala Sekolah Urusan OM.

2.  Jika pengajuan dana tersebut disetujui, fungsi otorisator menandatangani SPD, SPP tersebut dan memberikan ke bendahara. Jika pengajuan dana tersebut tidak disetujui, fungsi otorisator membuat pernyataan penolakan atas SPD/SPP tersebut dan mengembalikannya ke fungsi operasi/pengguna untuk dilakukan koreksi dan perbaikan.

3. Setelah menerima SPD dan SPP yang telah ditandatangani Kepala Sekolah/Ketua Komite/Wakil Kepsek, bendahara memverifikasi kebenaran data dalam dokumen tersebut dan membuat Bukti Kas Keluar (BKK) dan Kwitansi sebanyak empat rangkap dengan tembusan:

  • 1 lembar diserahkan ke fungsi otorisator;
  • 1 lembar diserahkan ke fungsi operasi;
  • 1 lembar diserahkan ke fungsi Akuntansi;
  • 1 lembar (asli) untuk arsip bendahara.

4.  Pengguna (fungsi operasi) mengarsipkan SPD, SPP, SPO, TOR, BKK dan Kwitansi lembar kesatu menurut tanggal. Fungsi operasi membelanjakan /menggunaakan uang yang diterima sesuai jadwal termin penggunaan setiap bulan dan setiap bulan paling lambat tanggal 5 harus sudah menyerahkan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) penggunaan dana kepada Bagian Akuntansi (fungsi Akuntansi) sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

a.  SPJ Belanja Barang meliputi: SPO/DO, Laporan Penerimaan Barang/ Bahan, Faktur Pembelian, dan Kwitansi Pembelian;

b.  SPJ Honorarium Kegiatan meliputi: TOR Kegiatan, Daftar Hadir Peserta Kegiatan, Daftar Penerimaan Honorarium dan Bukti Kegiatan.

5.  Kemudian, fungsi akuntansi membuat jurnal, SPJ yang diterima dari fungsi operasi diteliti dan diperiksa kesesuaiannya dengan BKK dan Program, untuk kemudian membuat jurnal menurut nomor dan faktur-faktur menurut tanggal dan melakukan audit serta memberikan surat hasil audit kepada fungsi Otorisator dengan tembusan kepada fungsi operasi dan komunitas program.

Pasal 11
Penggunaan Dana

1.  Penggunaan dana APBKS berupa program kegiatan, proyek dan operasional yang sudah terprogram dalam APBKS, dapat dilaksanakan oleh satuan operasional/penanggung jawab kegiatan, dengan persyaratan sesuai prosedur pasal 10.1.a,b,c dan memperoleh persetujuan Kepala Sekolah/ Wakil Kepsek/ Ketua Komite, sejauh ada koordinasi dengan Bendahara Komite Sekolah tentang ketersediaan dananya.

2.  Besarnya dana yang dapat digunakan oleh satuan operasional/ penanggung jawab kegiatan sebesar prosentase jumlah dana yang masuk pada kode akun mata anggaran yang sesuai.

3.  Disamping pengeluaran dalam bentuk kegiatan/proyek dan operasional, Komite Sekolah dapat membayarkan kepada Kepala Sekolah, guru dan karyawan berupa Tunjangan Fungsional berdasarkan eselonisasi dan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) yang ditetapkan berdasarkan SK. Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI.

Pasal 12
Kegiatan diluar Program

1. Semua kegiatan diluar program yang ada di APBKS harus diajukan proposal secara tertulis, kepada Ketua Komite Sekolah, untuk selanjutnya dibahas dalam Rapat Komite untuk memohon persetujuan pengurus bersama Staf Manajemen SDSN GUNTUR 03 PAGI.

2. Perubahan program yang ada dalam APBKS harus dilakukan usulan revisi kepada Ketua Komite Sekolah, dan setelah mendapatkan persetujuan baru dapat dilaksanakan.

Pasal 13
Pajak

1.  Sejauh belum adanya ketentuan tertulis dari pemerintah, maka sebagai bendahara masyarakat, maka Bendahara Komite Sekolah tidak wajib memungut dan menyetor pajak.

2. Dalam hal pembelian barang dan jasa, Bendahara Komite wajib membayar PPn jika penjual merupakan wajib Pungut yang memungut PPn, tetapi jika penjual tidak mengenakan PPn maka Bendahara Komite tidak wajib memungtut PPn.

3.  Dalam hal pembayaran honorarium dan sejenisnya dan pembayaran pajak dilakukan oleh para penerima honor dengan cara self assessment pada saat menghitung pajak terhutang pada akhir tahun fiscal.

Pasal 14
Dokumen Pendukung Pengeluaran Uang

Setiap pengeluaran uang Komite SDSN GUNTUR 03 PAGI selain dilengkapi lembar bukti persetujuan pembayaran dari Kepala Sekolah, Ketua Komite atau Wakil OM, sesuai dengan tingkat kewenangan pada pasal 10.1a,b,c, maka pengeluaran tersebut harus juga dilengkapi dokumen pendukung sebagai berikut:

1.  Barang Inventaris

a.  Lembar Persetujuan SPD dan SPP;

b.  Kuitansi bermaterai yang cukup dan stempel toko;

c.  Faktur Umum;

d.  Faktur Pajak (jika penjual memungut PPn);

e.  Surat Jalan dan Tanda Terima/ Periksa Barang dari User/sekolah.

2.  Jasa dan Proyek dalam APBKS

a.  Lembar Persetujuan SPD dan SPP;

b.  Kuitansi bermaterai yang cukup, yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Proyek/ Kegiatan;

c.  Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang diketahui oleh User/ atau pihak sekolah;

d.  Proposal dan Resume Hasil Kegiatan (jika pekerjaan Proyek Pendidikan).

3.  Honorarium/ Belanja Pegawai

a.  Lembar Persetujuan SPD dan SPP

b.  Daftar Nominatif Penerima Honor yang sudah ditandatangani lengkap;

c.  Daftar Hadir;

d.  Daftar Hasil Kegiatan/penilaian.

4.  ATK dan Barang Habis Pakai

a.  Lembar Persetujuan SPD dan SPP;

b.  Kuitansi atau Faktur Toko yang sudah ditandatangani Penerima Barang;

c.  Rekap pengeluaran barang/ATK.

  1. Taktis dan Dana Insidental

a.  Lembar Persetujuan Otoritas;

b.  Nota Permintaan dari Penanggung Jawab;

c.  Kuitansi Tanda Terima.

BAB IV
ADMINISTRASI KEUANGAN DAN SISTEM PEMBUKUAN

Pasal 15
Administrasi Keuangan

1.  Pengelolaan Keuangan Dana Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI, harus dapat memberikan gambaran kondisi keuangan secara jelas mengenai penerimaan dan pengeluaran dana hasil partisipasi masyarakat, khususnya Anggota Komite Sekolah (Orang tua, Murid – SDSN GUNTUR 03 PAGI).

2.  Pengelolaan Keuangan Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI menjadi tanggung jawab masyarakat/ anggota secara kolektif dan pengelolaannya sehari-hari diserahkan ke Bendahara Komite dan pengurusannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam ketentuan umum pengelolaan keuangan Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI.

Pasal 16
Sistem Pembukuan

1.  Sistem, Pembukuan dan Pencatatan Keuangan Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI, mengacu kepada system Akuntansi Indonesia, penekanan pada Cash Basis dengan bentuk laporan lengkap (neraca, laba rugi dan cash flow).

2.  Sistem pembukuan harus dapat memberikan data keuangan secara lengkap dengan pencatatan yang teratur. Semua data keuangan harus dicatat secara rinci, tidak ada yang ditinggalkan sehingga memberikan informasi secara jelas kepada yang membutuhkan.

Pasal 17
Nomor Mata Anggaran

Untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan, maka setiap item penerimaan dan pengeluaran dana diberikan Kode Mata Anggaran (kode akun) sesuai ketentuan pada lampiran.

Pasal 18
Pelaksanaan Pembukuan

1.  Buku Harian

a.    Buku Harian terdiri dari Buku Kas dan Buku Bank yang dipergunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran tunai baik melalui Kas maupun Bank;

b.    Buku/ Catatan Kas dan Bank dibuat dalam 3 lajur (Debet, Kredit dan Saldo) sesuai contoh lampiran;

c.     Kesalahan catat dalam Buku Kas dan Buku Bank tidak boleh dihapus, tetapi cukup dicoret dan ditulis ulang di sebelahnya;

d.    Buku Kas dan Buku Bank harus ditutup setiap bulan oleh Ketua Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI dan Bendahara Komite diketahui oleh Kepala Sekolah.

2.  Buku/ Catatan Pembantu

a.  Buku/ Catatan Jurnal Kas Masuk

1)  Buku/ Catatan Jurnal Kas Masuk digunakan untuk mencatat uraian sumber pemasukan kas sesuai kelompok mata anggaran;

2) Tatacara mengerjakan Jurnal Kas Masuk.

b.  Buku/ Catatan Jurnal Kas Keluar

1)  Buku/ Catatan Jurnal Kas Keluar digunakan untuk mencatat uraian Penggunaan Uang Kas, sesuai pengelompokkan mata anggaran;

2)  Tatacara mengerjakan Jurnal Kas Keluar.

c.  Buku/ Catatan Jurnal Bank Masuk

1)  Buku/ Catatan Jurnal Bank Masuk diginakan untuk mencatat uraian sumber pemasukan Bank seauai kelompok mata anggaran;

2)  Tatacara mengerjakan Jurnal Bank Masuk.

d.  Buku/Catatan Journal bank Keluar

1)  Buku catatan Journal bank Keluar digunakan untuk mencatat uraian pengeluaran Bank, sesuai kelompok mata anggaran;

2)  Tata cara mengerjakan Journal Bank Keluar.

e.  Buku Piutang

1)  Buku/catatan Piutang digunakan untuk mencatat tagihan tagihan yang belum dibayar;

2) Tata cara mengerjakan Buku Piutang.

f.   Buku hutang

1)  Buku/catatan Hutang digunakan untuk mencatat kewajiban yang belum dibayar;

2) Tata cara mengerjakan Buku Hutang.

g.  Buku catatan Inventaris

1)  Buku/catatan Inventaris digunakan untuk mencatat barang barang Inventaris yang dibeli dari Dana Komite Sekolah;

2)  Karena System Pembukuan memakai Cash Basis (Bukan Acrual), maka pencatatan biaya/nilai susut pada akhir tahun hanya bersifat Promemory (tidak dibebankan lagi pada cash);

3)  Tata cara mengerjakan Buku Inventaris.

Pasal 19
Bentuk Laporan Keuangan

  1. Bentuk Laporan Keuangan Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI adalah Laporan keuangan lengkap yang dilampiri buku/catatan Kas, Bank, Journal Kas, Bank, Buku/catatan Hutang, Piutang, Inventaris dan buku pendukung yang relevan.
  2. Bentuk format laporan Cash Flow dan cara mengerjakan lihat pada lampiran.

BAB V
ADMINISTRASI KEUANGAN DAN SISTEM PEMBUKUAN

Pasal 20
Pelaksanaan Pengawasan

1.  Pengawasan Keuangan Dana Komite Sekolah dilakukan secara Interen oleh Pengurus Komite Sekolah dan para anggota.

2.  Untuk pelaksanaan pemeriksaan intern tersebut, Pengurus Komite membentuk tim ad hoc independent yang memiliki kompetensi yang terdiri dari pengurus komite, perwalian dan anggota komite diluar pengurus.

3.  Dalam pemeriksaan tutup buku akhir tahun, pemeriksaan secara menyeluruh diserahkan ke Akuntan Publik beregestrasi atau ke tim ad hoc independent.

4.  Pemeriksaan oleh aparat Fungsional (Bawasda DKI, BPKP, BPK) hanya dapat dilakukan jika ada permintaan tertulis dari pengurus.

5.  Pengajuan tertulis dari pengurus untuk dilakukan pemeriksaan secara fungsional dilakukan jika:

a.  Adanya kecurigaan terhadap tindak pidana oleh salah satu atau beberapa orang pengurus Komite Sekolah;

b.  Adanya tidak kesepahaman yang tidak dapat dikompromikan antara Ketua Komite Sekolah dan Kepala Sekolah;

c.  Adanya ketidaktaan azaz dari pihak sekolah terhadap ketentuan ketentuan tertulis yang telah ditetapkan oleh Komite Sekolah;

d.  Pengajuan pemeriksaan fungsional dianggap sah jika diajukan dan ditandatangani oleh salah satu dari Pegurus Komite Sekolah dan atau Kepala Sekolah.

Pasal 21
Laporan-laporan

1.  Laporan Keuangan Komite Sekolah dilakukan secara berkala yaitu Laporan Triwulan, Laporan Semester, dan Laporan Akhir Tahun (Tutup buku);

2.  Laporan Komite Sekolah di sampaikan kepada Anggota Perwalian Kelas untuk disampaikan kepada anggota lainnya secara transparan;

3.  Tembusan Laporan disampaikan kepada Kepala SDSN GUNTUR 03 PAGI, Pengawas Sekolah dan Dewan Pendidikan Kotamadya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

1.  Hal hal yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI. Yang belum diatur dalam ketentuan umum pengelolaan Keuangan Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI Ini, akan diajukan ke Rapat Pleno Pengurus untuk selanjutnya ditambahkan sebagai addendum dari ketentuan Umum ini.

2.  Ketentuan ketentuan yang bertentangan dengan Ketentuan Umum Pengelolaan Dana Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI  ini dinyatakan tidak Berlaku.

3.  Ketentuan ini berlaku saat ditetapkan

Ditetapkan di        : Jakarta
Pada Tanggal       : 30 September 2011

KOMITE SEKOLAH

SDSN GUNTUR 03 PAGI                                                   Bendahara

              XXXXX                                                                     XXXXX

Mengetahui,

KEPALA SDSN GUNTUR 03 PAGI

                                                              XXXXX

                                                               NIP:

———————ooOoo———————

TATA CARA PENGELOLAAN DANA
KOMITE SEKOLAH
SDSN GUNTUR 03 PAGI

SDSN GUNTUR 03 PAGI
KOMITE SDSN GUNTUR 03 PAGI
Jl. Halimun 2B, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan

LEMBAR PENGESAHAN

 Dengan mengucapkan syukur Al-hamdulillah kehadirat Allah SWT kami Tim Manajemen Sekolah dan Pengurus Komite SDSN GUNTUR 03 PAGI telah dapat menyusun ”TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN KOMITE SDSN GUNTUR 03 PAGI” sebagai acuan bersama dalam penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan anggaran SDSN GUNTUR 03 PAGI agar lebih transparan dan akuntabel.

Pedoman ini kami setujui dan disahkan bersama sebagai bentuk KOMITMEN antara Manajemen Sekolah dan Komite Sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI untuk diberlakukan mulai tahun pelajaran 2011/2012.

Disahkan di         :  Jakarta
Pada Tanggal    :  30 September 2011

Kepala Sekolah                             Pengurus Komite Sekolah

SDSN GUNTUR 03 PAGI                    SDSN GUNTUR 03 PAGI

XXXXX                                                  XXXXX

———————ooOoo———————

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim.

Puji syukur kami panjatkan kehadhirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun, TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN KOMITE SDSN GUNTUR 03 PAGI.

Kami berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun menyiapkan perangkat/instrumen, dengan harapan pada pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Keuangan pada kegiatan masing-masing unit dapat berjalan dengan lancar sesuai prosedur yang terstandar yang telah ditetapkan dan disepakati.

Namun demikian kami yakin bahwa dalam penyusunan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami berharap mendapatkan saran-saran perbaikan dari berbagai pihak yang berkompeten. Karena hanya dengan masukan yang konstruktif dan pikiran terbuka perjalanan masa depan dapat menjadi lebih baik.

Demikian Tata Cara Pengelolaan Keuangan Komite SDSN GUNTUR 03 PAGI ini dibuat, agar perjalanan menuju sekolah dasar berstandar nasional dan bertaraf internasional tercapai dengan menghasilkan tamatan yang Competence, Conscience dan Compassion.

Semoga Allah SWT selalu menyertai kita semua dalam melaksanakan motto SDSN GUNTUR 03 PAGI ”MENJADI SEKOLAH YANG UNGGUL PEMBENTUK SDM BERKUALITAS, BERMORAL DAN BERAKHLAK MULIA”. Amin…!!!

Jakarta, 30 September 2011

Ketua Komite Sekolah

SDSN GUNTUR 03 PAGI

———————ooOoo———————

PEMBUKAAN

Perjalanan ke arah demokrasi yang lebih baik telah dirintis dalam penataan dan pengembangan Komite SDSN GUNTUR 03 PAGI sejak awal September 2009 di sekolah ini dan akan terus dijaga dengan terlaksananya proses Manajemen Mutu Berbasis Sekolah (MMBS) dalam suasana yang lebih baik dan rasional. Melalui pengelolaan keuangan yang BTP (Bersih, Transparan dan Profesional) sebagai impian akan kondisi yang lebih baik (good governance) diharapkan dapat menjadi kenyataan walaupun masih perlu diupayakan dengan seoptimal mungkin oleh seluruh warga sekolah.

Pada beberapa tahun terakhir, pelaporan keuangan sebuah lembaga publik (dalam hal ini Komite Sekolah) menjadi suatu keharusan. Hal tersebut terjadi karena publik ingin mengetahui efisiensi dan efektivitas dana yang telah disumbangkan pada lembaga tersebut. Seiring dengan tuntutan untuk menciptakan good governance yang bebas dari segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), maka diperlukan transparansi dalam segala bidang.

Keberhasilan menegakkan BTP diawali dengan peningkatan pelayanan oleh Komite SDSN GUNTUR 03 PAGI kepada seluruh stakeholder-nya. Sebagai konsumen utama dan penerima layanan tertinggi, orang tua  dan masyarakat peduli pendidikan berhak untuk mendapatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan yang diamanahkan kepada Komite Sekolah sebagai pengelola kegiatan sekolah.

Oleh karena itu, Komite SDSN GUNTUR 03 PAGI bertanggung jawab untuk mengembangkan suatu sistem akuntansi pengelolaan dana komite yang mempunyai sistem pengkodean unit organisasi/kegiatan dan klasifikasi buku besar yang seragam, mempunyai seperangkat buku besar dan buku pembantu yang bisa menyediakan ikhtisar transaksi akuntansi dan identifikasi ke dokumen sumber, mencatat transaksi/kejadian sesuai dengan standar akutansi, memiliki pengendalian internal yang berupa organisasi, prosedur dan catatan yang mempertimbangkan pengamanan aset dan keandalan catatan keyakinan yang wajar bahwa transaksi-transaksi dicatat sebagaimana mestinya.

Dengan adanya pedoman pengelolaan dana Komite sekolah SDSN GUNTUR 03 PAGI, diharapkan laporan keuangan yang bersih, transparan dan profesional dapat mendukung akuntabilitas pencatatan.

About Hendrawarman Nasution

JUST AN ORDINARY PERSON
This entry was posted in Education. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s