Penggabungan SDSN Guntur 03 Pagi & 04 Menuai Pro Kontra (Artikel 2)

Penggabungan SDSN Guntur 03 dan SDN Guntur 04
Awalnya, kedua sekolah ini merupakan dua sekolah yang masing-masing mempunyai area sendiri-sendiri. Namun dengan adanya pembangunan komplek gedung sekolah pada tahun 1988, maka kedua sekolah ini menempati satu gedung yang sama yang beralamat di Jl. Halimun 2B, kel. Guntur, kec. Setiabudi. SDN Guntur 03 Pagi menempati lantai 1 dan SDN Guntur 04 Pagi menempati lantai 2.

Sebagai sekolah yang baru, pada awalnya kedua sekolah ini mempunyai banyak persamaan. Namun sebagai konsekuensi dari adanya pemisahan manajemen, lambat laun kedua sekolah ini mempunyai akselerasi yang berbeda. Hal ini terlihat dari berbedanya fokus kegiatan belajar mengajar, prestasi akademis maupun non-akademis dan aktifitas ekstrakurikuler. Alhasil, penilaian akreditasi pun menyebabkan perbedaan status kedua sekolah, SDN Guntur 03 Pagi berstatus SSN (Sekolah Standard Nasional) dan SDN Guntur 04 Pagi berstatus Reguler.

Wacana atas rencana penggabungan kedua sekolah sebetulnya sudah ada jauh sebelum terbitnya SK Kadis No. 1349/2012. Namun pembicaraan bersama wali peserta didik dan stakeholder dari kedua sekolah untuk mengantisipasi masalah yang timbul sama sekali tidak pernah dilakukan. Oleh karenanya, perbedaan sikap wali peserta didik tak dapat lagi dibendung ketika mereka dihadapkan pada keharusan pelaksanaan SK Kadis, yaitu penggabungan kedua sekolah.

Pada kenyataannya pendapat wali peserta didik terbagi menjadi dua sisi, yaitu mereka yang pro dan kontra terhadap penggabungan. Pendapat yang pro terhadap penggabungan umumnya berasal dari mereka yang anaknya bersekolah di SDN Guntur 04 yang notabene berstatus Sekolah Reguler. Dengan adanya penggabungan ini, mereka berharap bahwa anak-anak mereka dapat bergabung dengan peserta didik yang berasal dari SDSN Guntur 03 sehingga secara otomatis mereka dapat berpindah ke sekolah yang berstatus SSN. Bagaimanapun untuk mencapai status SSN, suatu sekolah harus melalui status RSSN (Rintisan Sekolah Standar Nasional) lebih dahulu. Dengan kata lain moment ini merupakan kesempatan langka.

Di sisi lain, sikap kontra terhadap kebijakan penggabungan umumnya datang dari wali peserta didik SDSN Guntur 03 Pagi. Satu alasan yang dikemukakan adalah, bahwa penggabungan yang bermuara pada peleburan peserta didik dapat menurunkan minat belajar siswa. Menurut pendukung pendapat ini, adalah kebanggaan tersendiri bagi anak-anak mereka untuk dapat diterima di sekolah berstatus SSN. Untuk dapat diterima di sekolah ini, anak-anak mereka harus belajar lebih keras ketika PPDB untuk memperebutkan jatah kursi yang tersedia. Dengan adanya penggabungan ini maka peserta didik akan merasa bahwa upaya yang selama ini telah dilakukan anak-anak mereka ternyata tidak mendapat apresiasi yang pantas, yaitu dengan peleburan yang membabi buta. Dalam jangka panjang, kenyataan yang demikian akan menyebabkan distrust terhadap sistem pendidikan nasional.

Selain masalah psikologis dan sosial di atas, perbedaan kualitas dan lingkungan pembelajaran juga merupakan kekhawatiran tersendiri. Karena bila siswa kedua sekolah dilebur dalam satu kelas, maka siswa SDSN Guntur 03 Pagi dan SDN Guntur 04 maupun guru harus bersiap melakukan zero start guna mengakomodasi perbedaan. Artinya, siswa SDSN Guntur 03 Pagi harus menurunkan standar untuk memberikan kesempatan teman-teman barunya menyesuaikan diri. Bila tidak, maka siswa dari SDN Guntur 04 harus berusaha beberapa kali lebih keras untuk dapat menyesuaikan diri mengejar ketertinggalannya.

Solusi lain yang mungkin dapat diterapkan adalah dengan melakukan pemisahan kelas berdasarkan asal sekolah. Dengan cara ini, para guru memang lebih mudah dalam melakukan tugasnya di masing-masing kelas. Namun sayangnya, cara ini dapat berakibat timbulnya rasa rendah diri siswa yang bergabung dan yang tidak kalah buruknya juga menyebabkan over-confidence bagi yang lainnya.

Oleh karenanya, suatu alternatif kebijakan terbaik yang saat ini dilakukan adalah dengan stock-out policy, yaitu penghentian penerimaan siswa baru sementara proses belajar mengajar bagi siswa yang sudah ada tetap berjalan. Kebijakan penghentian penerimaan siswa baru SDN Guntur 04 ini mulai diberlakukan sejak 2012 lalu. Dengan kebijakan stock-out ini berarti siswa SDN Guntur 04 akan habis dalam 5 (lima) tahun mendatang. Bila ini yang menjadi solusi alternatif maka itu berarti penghapusan SDN Guntur 04 dan tidak perlu ada penggabungan peserta didik dari dua sekolah tersebut.

Hal ini lebih dimungkinkan ketika kita berpijak pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 105 tahun 2012 tentang Prosedur Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan yang menetapkan bahwa:

Pasal 20
(1)Penggabungan lembaga pendidikan merupakan peleburan atau penggabungan dua atau lebih lembaga pendidikan yang sejenis menjadi satu lembaga pendidikan.
(2)Lembaga pendidikan hasil peleburan atau penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi lembaga pendidikan baru.

Apabila kita cermati, jelas tersurat penggunaan kata A T A U yang memberikan alternatif bahwa penggabungan dapat dilakukan dengan dua opsi, yaitu: peleburan A T A U penggabungan.

Penjelasan di atas mendudukkan kita pada realita bahwa stock-out policy yang dilakukan di SDN Guntur 04 merupakan tindakan PELEBURAN. Bukan penggabungan…!!!

Misinterpretasi Komite Sekolah SDSN Guntur 03 Pagi
Sejauh ini, memang tidak ada satu pihak yang berkompeten menjelaskan duduk masalah penggabungan kedua sekolah. Kekeruhan menjadi semakin tak sedap dengan bercampurnya kepentingan beberapa anggota komite sekolah yang menolak mengakhiri masa jabatan dengan alasan belum tuntasnya pelaksanaan SK Kadis tentang penggabungan sekolah. Bahkan dalam suatu pertemuan wali murid yang sedang mendiskusikan proses awal pembentukan panitia pemilihan komite mendatang, salah seorang oknum komite sekolah berupaya membubarkan dan menyatakan pembatalan rapat tersebut.

Yang menjadi tertawaan banyak kalangan adalah, bahwa SK Kadis (yang notabene jauh lebih rendah dari Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 maupun Kepmendiknas No. 044/U/2002) seolah telah menjustifikasi perilaku ”bak penegak hukum” walau selama tiga tahun masa jabatannya tidak satupun pasal baik dari PP dan Kepmendiknas tersebut yang pernah dilaksanakan.

Adalah fakta, bahwa selama tiga tahun masa jabatan komite sekolah SDSN Guntur 03 Pagi (2009-2012) tidak berupaya untuk memenuhi amanah PP maupun Kepmendiknas. Beberapa contoh kasus yang dapat dikemukakan adalah:

• Sejak awal pembentukannya, komite sekolah secara sadar tidak berupaya membentuk AD/ART yang menjadi tata tertib internal organisasi walau telah diingatkan berulang kali. Satu-satunya AD/ART yang pernah dibuat adalah produk aspal (tanpa rapat pleno, musyawarah atau sejenisnya) yang ditandatangani Kepsek dan Ketua Komite dalam rangka proposal pengajuan dana sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010. Dengan tidak adanya AD/ART komite yang memuat hak dan kewajiban anggota dan pengurus; keuangan; mekanisme kerja dan rapat-rapat; perubahan AD dan ART serta pembubaran organisasi (seperti amanah pasal 3.b. Lampiran II Kepmendiknas No. 044/U/2002), maka peraturan yang berlaku adalah hukum rimba. Padahal salah satu yang membedakan organisasi dengan gerombolan adalah keberadaan AD/ART.

• Dalam hal pemanfaatan dana milik peserta didik, komite sekolah juga sama sekali tidak pernah memberikan laporan dalam bentuk laporan keuangan tahunan. Bila ditanyakan perihal tersebut, dengan ringan dijawab bahwa, ”dana telah habis dan bahkan kurang”. Tidak pernah disadari bahwa laporan keuangan merupakan salah satu tanggungjawab utama komite terhadap warga sekolah. Di sisi lain, warga sekolah mempunyai hak untuk diinformasikan secara jelas dan transparan bagaimana dana mereka dimanfaatkan.

• Kondisi yang semakin parah diperlihatkan ketika komite sekolah selalu bertindak seperti ”kontraktor bangunan”. Berbagai proyek rehabilitasi sarana dan prasarana dilakukan sendiri. Tidak ada yang namanya pembentukan panitia, usulan pemanfaatan dana (RAB), apalagi laporannya. Sebaliknya, hampir tidak ada kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas peserta didik maupun guru selama tiga tahun terakhir. Ini jelas-jelas mencederai peran dan fungsi komite sekolah seperti amanah Kepmendiknas yaitu sebagai controlling agency – bahkan menimbulkan tanda tanya tersendiri.

• Last but not least adalah dilanggarnya pasal 197 ayat (2), PP 17/2010, mengenai masa jabatan yang per tanggal 18 Desember 2012 telah genap 3 tahun. Ini merupakan pelanggaran puncak yang harus tengarai dapat berakibat terjadinya tindak pidana. Mengapa demikian? Karena pemberlakuan ketentuan masa jabatan rejim akan terhenti/demisioner secara otomatis. Itu juga berarti harus dilakukannya pemilihan ulang komite sekolah periode 2012-2015. Bila tidak dilakukan, hal ini akan mengandung 2 (dua) konsekuensi, yaitu terhambatnya pencairan dana BOS karena legalitas komite telah berakhir demi hukum atau secara sadar dan terorganisir SDSN Guntur 03 Pagi melakukan tindak pidana pemalsuan.

Konsekuensi pertama hanya melanggar PP 17 tahun 2010. Namun konsekuensi kedua akan ditambah pelanggaran KUHP. Karena seperti yang kita ketahui bahwa salah satu persyaratan pencairan dana bos adalah keharusan ditandatanganinya beberapa formulir oleh komite sekolah yang syah, antara lain:
1. Komite Sekolah harus menandatangani Formulir BOS-03: Rencana Penggunaan Dana BOS;
2. Komite Sekolah harus menandatangani Formulir BOS-04: Laporan Penggunaan Dana BOS;
3. Komite Sekolah harus menandatangani Formulir BOS-K1: Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) – berdasarkan pos rekening, uraian dan triwulanan; dan
4. Komite Sekolah harus menandatangani Formulir BOS-K7: Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran.

Logika berpikir argumen di atas adalah, bahwa apabila dana BOS dapat dicairkan berarti telah terjadi pemalsuan tanda tangan oleh SDSN Guntur 03 Pagi. Ini berarti seseorang atau sekelompok orang harus bertanggung jawab secara administratif maupun pidana.

Melihat jurang yang menganga di depan, para stakeholder dan pengambil keputusan seharusnya lebih bijaksana dan piawai dalam memperhitungkan peta masalah agar tidak terjerumus untuk kedua kalinya dan tidak mengganggu proses belajar mengajar. Hikmah dari semua ini adalah terang benderangnya sosok yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa peduli terhadap peserta didik.

Bersambung …..

About Hendrawarman Nasution

JUST AN ORDINARY PERSON
This entry was posted in Education. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s